Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Provinsi Lampung terus melakukan penguatan koordinasi lintas sektoral dan lembaga guna menyelaraskan program pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana.
Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menegaskan pentingnya pertemuan lintas lembaga guna menjalankan koordinasi dalam menghadapi potensi bencana alam di wilayah itu.
“Lampung Barat ini langganan longsor, apalagi di daerah seperti Pekon (Desa) Mutar Alam. Saya sangat mengapresiasi pihak kementerian yang telah menangani beberapa ruas jalan nasional yang terdampak longsor, namun masih banyak yang belum tersentuh,” katanya.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
Ia menyampaikan, bahwa Lampung Barat merupakan daerah yang rawan bencana, terutama tanah longsor. Hal ini diperparah dengan kondisi geografis yang berada di kawasan perbukitan, serta seringnya curah hujan tinggi.
Oleh karena itu, rapat koordinasi lintas sektoral sangat penting dilakukan untuk menyampaikan keluhan masyarakat seperti kasus jalan longsor di Mutar Alam yang dinilainya sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami sudah ajukan permohonan penanganan ke Kementerian PUPR, tapi seolah lepas tangan. Padahal jelas, longsor terjadi akibat limpahan air dari saluran ruas jalan nasional, yang menghantam jalan kabupaten. Kalau kita bicara soal tanggung jawab, ini bukan hanya daerah. Ini bencana yang berdampak lintas kewenangan,” ucapnya.
Menurutnya, untuk menyelesaikan permasalahan tanah longsor yang hampir memakan sebagian badan jalan tidak bisa diperbaiki dengan anggaran APBD.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
“Dari hitung-hitungan kami bersama Dinas PUPR dan Bappeda, nilai kebutuhan anggarannya di atas Rp10 miliar. APBD kami tidak akan cukup. Maka kami harap kementerian hadir, menunjukkan rasa tanggung jawab, dan membantu menyelesaikan masalah ini," ujar dia.
Maka dari itu, dirinya juga mengajak semua pihak, termasuk anggota DPR RI Mukhlis Basri dan para kepala balai yang hadir, untuk menjadikan forum seperti ini sebagai langkah awal membangun sinergi pusat dan daerah secara berkelanjutan.
“Saya minta ini bukan sekadar seremoni. Harus ada tindak lanjut konkret. Jangan sampai kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hanya datang ke kementerian, proposal diterima, tapi tak pernah ditindaklanjuti. Di forum ini, kita bisa verifikasi langsung, kita bisa dengar langsung, dan kita bisa bersinergi,” kata dia.
