Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menilai permintaan maaf Raffi Ahmad dan Willie Salim terkait polemik kehadiran mereka dalam Deklarasi Sumpah Pemuda di Jakarta belum cukup untuk menyelesaikan persoalan.
Ia mendesak kepolisian mengusut dugaan penggunaan identitas mahasiswa serta pihak yang merekrut dan membayar peserta acara tersebut.
"Cukup? Tidak. Maaf bukan penghapus pidana. Mereka harus diperiksa," tegas Guntur melalui akun Instagram-nya, Minggu (1/11/2026).
Menurut Guntur, polemik deklarasi tersebut tidak seharusnya berhenti pada permintaan maaf Raffi Ahmad dan Willie Salim maupun klarifikasi peserta yang diduga menggunakan identitas mahasiswa.
Ia menilai, persoalan itu perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara.
Guntur juga menyoroti dampak polemik tersebut terhadap penyelenggaraan RANS Carnival di Sleman, Yogyakarta. Sejumlah musisi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memutuskan mundur dari acara tersebut setelah kontroversi mencuat.
Beberapa musisi yang batal tampil di antaranya Tipe-X, Guyon Waton, OM Wawes, dan Masdddho. Guntur menyampaikan apresiasi kepada para musisi dan pelaku UMKM yang memilih menarik diri dari acara tersebut.
"Hormat untuk UMKM dan musisi yang mundur. Itulah hukuman sosial bagi siapapun yang meminjamkan wajahnya untuk panggung sandiwara palsu," kata Guntur.
Lebih lanjut, Guntur menyinggung pengakuan Bayu Setiadi alias Dino yang disebut menyatakan dirinya bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara dan menerima bayaran untuk menghadiri acara deklarasi tersebut.
Ia juga menyebut Sari Putri telah memberikan klarifikasi bahwa dirinya bukan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika (BSI).
Bagi Guntur, pengakuan dan permintaan maaf dari kedua peserta tersebut tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk menelusuri dugaan pelanggaran yang terjadi. Ia meminta aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak terkait guna mengungkap rangkaian peristiwa secara menyeluruh.
Guntur secara khusus mendesak kepolisian menelusuri pihak yang merekrut dan membayar peserta, termasuk pihak yang diduga menyediakan atribut almamater perguruan tinggi dalam acara tersebut.
"Dan yang terpenting, siapa yang membayar mereka? Siapa yang membagikan jas almamater?" ujar Guntur.
Menurutnya, penelusuran tersebut penting agar persoalan tidak berhenti pada permintaan maaf individu, tetapi juga mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab atas dugaan penggunaan identitas mahasiswa dalam deklarasi tersebut.
