Bandar Lampung, Gesuri.id – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, langsung tancap gas pasca-diamanahkan memimpin Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025.
Politisi ini menargetkan seluruh rangkaian pembahasan dapat diselesaikan secara efektif dan tepat waktu pada 18 Mei 2026 mendatang.
Lesty menegaskan bahwa target kerja cepat ini merupakan bentuk komitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
Baca: Terobosan dan Torehan Segudang Prestasi Ganjar Pranowo
Menurutnya, akselerasi pembahasan sangat penting agar hasil evaluasi dapat segera diimplementasikan demi kemajuan tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung.
Fokus utama Lesty dalam memimpin Pansus kali ini adalah memastikan bahwa LKPJ tidak sekadar menjadi dokumen administratif tahunan. Ia bertekad menjadikan forum ini sebagai alat kontrol yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan efisiensi birokrasi.
Lesty mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah poin krusial sebagai bahan evaluasi. Catatan tersebut bersumber dari paparan Pemerintah Provinsi Lampung yang akan dijadikan dasar untuk menelaah kinerja eksekutif lebih mendalam.
“Ada sejumlah catatan strategis dari pemerintah daerah yang menjadi pintu masuk bagi kami untuk menguliti kinerja anggaran dan tata kelola pemerintahan secara komprehensif,” ujar Lesty dengan nada optimis.
Ia juga menekankan bahwa Pansus LKPJ bukanlah sekadar forum basa-basi atau seremonial belaka. Lesty menginginkan setiap proses pembahasan menyentuh substansi utama dari tiga fungsi DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan secara utuh.
Lebih lanjut, Lesty menyoroti pentingnya objektivitas dalam membedah data yang disajikan oleh pemerintah daerah. Baginya, data yang valid adalah kunci untuk melahirkan rekomendasi yang tajam dan solutif bagi perbaikan kinerja pembangunan di masa depan.
Baca: Ganjar Membuktikan Dirinya Sebagai Sosok Yang Inklusif
Upaya ini dilakukan untuk mematahkan stigma bahwa pembahasan LKPJ hanya berakhir pada kegiatan formalitas tanpa evaluasi kritis. Lesty memastikan setiap anggota Pansus akan bekerja lebih tajam dalam memverifikasi capaian program yang telah berjalan sepanjang tahun 2025.
Hasil evaluasi dari Pansus ini nantinya diharapkan menjadi kompas bagi arah kebijakan pemerintah daerah selanjutnya. Dengan demikian, sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan realisasi di lapangan dapat berjalan lebih harmonis dan akuntabel.
Melalui kepemimpinan yang progresif ini, Lesty berharap sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah semakin kuat. Semangat pengawasan yang membangun ini ditujukan semata-mata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh rakyat Lampung.
