Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri menanggapi polemik penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.
Abidin menyatakan, penetapan Upah Minimum Provinsi sudah ada rumusnya.
Baca: Erna Minta Pemkot Mataram Beri UMK ke PTT & Honorer
"Oleh karena itu saya kira harus didialogkan sedemikian rupa karena memang kondisi saat ini kondisi ekonomi yang semacam mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya," kata Abidin Fikri, baru-baru ini.
Politisi PDI Perjuangan itu optimistis, persoalan itu masih bisa dibicarakan. Abidin pun mengingatkan, bahwa dunia kerja kita sekarang belum begitu bangkit.
"Jadi kira-kira harus ada keseimbangan lah ya, antara keinginan dari buruh dengan kondisi ekonomi kita yang sekarang ini," ujar Abidin.
Selain itu, menurut dia, persaingan dunia usaha ini harus dikaitkan juga dengan negara-negara lain.
Baca: Mantap! Program Pemprov Jateng Direplikasi Daerah Lain
"Kalau industrinya kita melemah tentu, industri tidak berkembang tentu implikasinya kepada buruh kan," tuturnya.
Buruh pun diminta memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
"Memang kondisinya sulit," pungkas Abidin.
