Jakarta, Gesuri.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembangunan di Jakarta tidak boleh kendor kendati terdapat regulasi efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
"Ekosistem pembangunan Jakarta tidak boleh kendor meski ada efisiensi," kata Pramono di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI saja, tetapi harus melibatkan pihak lainnya.
Baca: Puti Harap Reog Cemandi Tidak Tergerus Perkembangan Zaman
"Kemitraan adalah kunci pembangunan Jakarta," ujar Pramono.
Salah satunya, dia menyebutkan rencana pembangunan Transit-Oriented Development (TOD), yaitu strategi pembangunan perkotaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal.
Dia menuturkan TOD Bundaran Hotel Indonesia antara Hotel Pullman, Hotel Mandarin dan bangunan di kawasan tersebut akan dihubungkan langsung di bawah tanah dan terkoneksi ke stasiun MRT.
Selain itu, ada juga rencana pembangunan kawasan TOD Dukuh Atas yang akan dibangun tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Pemprov DKI pun mempercayakan proses pembangunan kawasan tersebut kepada pihak MRT.
"Dukuh Atas nanti akan dibangun melalui kerja sama secara partnership strategis. Kami akan percayakan MRT, Pemprov hanya bersifat back-up," tutur Pramono.
Sementara itu, pembangunan kawasan TOD Bundaran Hotel Indonesia menggunakan dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang memudahkan proses pembangunan gedung bertingkat atau tower di daerah setempat.
Baca: Ansari Ajak Mahasiswa UTM Waspadai Ancaman Perundungan
Pramono mengungkapkan proses pembangunan gedung bertingkat di Jakarta sebelumnya membutuhkan waktu yang lama, bahkan ada yang sampai 12 tahun tak kunjung diberikan kejelasan perizinannya.
Namun saat ini, pihaknya mempercepat proses perizinan tersebut menjadi tidak lebih dari 15 hari, dan seluruh prosesnya dilakukan secara transparan dan terbuka.
