Jakarta, Gesuri.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak akan mencabut bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang terlibat dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI sejak Senin (25/8/2025).
Ia menekankan, kebijakan mengenai KJP sepenuhnya menjadi kewenangan Pemprov Jakarta.
“Jadi urusan KJP itu kewenangan sepenuhnya pemerintah Jakarta. Dan dalam hal ini tidak ada keinginan kami untuk mencabut KJP,” kata Pramono, Jumat (29/8/2025).
Meski sempat terdampak aksi unjuk rasa, Pramono memastikan kegiatan belajar-mengajar di Jakarta umumnya tetap berjalan normal. Menurutnya, koordinasi dengan dinas pendidikan sudah dilakukan untuk memastikan situasi tetap terkendali.
“Saya sudah berkoordinasi dengan kepala dinas (Disdik), memang ada beberapa sekolah yang meminta untuk diliburkan. Artinya melakukan work from home, tetapi sebenarnya hampir sebagian besar sekolah di Jakarta sekarang ini berjalan normal,” ujarnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengingatkan agar pelajar tidak ikut serta dalam aksi demonstrasi.
Ia menegaskan, penyampaian pendapat di ruang publik bukanlah tempat bagi anak-anak usia sekolah.
“Kapolres Jakpus sudah mengingatkan, penyampaian pendapat bukan tempatnya anak-anak pelajar. Jangan ikut-ikutan, karena ini bukan tugas kalian,” pungkasnya.
