Jakarta, Gesuri.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengingatkan pentingnya prinsip gotong royong sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia di tengah kondisi masyarakat yang rentan terpecah.
"Gotong-royong seluruh komponen bangsa sangat diperlukan dalam memperkuat rasa cinta Tanah Air dan memperteguh kesadaran bahwa Indonesia dipersatukan oleh Pancasila," kata Puan dalam pidatonya pada acara Penganugerahan Pin Tanda Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Jakarta, Kamis (5/9).
Baca: Djarot Tekankan Semangat Gotong Royong
Puan mengatakan bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang berhadapan dengan ancaman yang berasal dari perilaku intoleran dan politik identitas yang sektarian, yang menentang penghormatan pada lambang negara, keinsafan akan Pancasila sebagai dasar hidup bangsa, serta apresiasi terhadap keanekaragaman budaya bangsa.
"Hari ini, kecenderungan tersebut telah berkembang menjadi ancaman serius bagi eksistensi persatuan Indonesia," katanya.
Puan juga menyoroti perihal Pancasila dan ke-Islaman yang terlihat seperti dipertentangkan. Padahal, menurut dia, Pancasila mengandung unsur-unsur ke-Islaman.
Dia menekankan pentingnya "mengambil jalan kebudayaan" dalam menghadapi ancaman yang berasal dari perilaku intoleran dan politik identitas yang sektarian.
"Kita perlu memperkuat interaksi antar-budaya di Indonesia untuk menghapus eksklusivisme dan berbagai prasangka antarkelompok budaya," katanya.
Interaksi antar-budaya yang dibangun, ia melanjutkan, harus inklusif dan melibatkan warga bangsa dari berbagai etnis, agama, dan budaya.
Baca: Idza: Gotong Royong Bisa Kurangi Kemiskinan
"Inklusivitas dan keterbukaan pikiran adalah syarat bagi gotong royong. Dengan membangun budaya inklusif dan terbuka, maka akan terbentuk pula kepribadian nasional kita, yakni gotong royong," kata Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan ini.
Puan Maharani menerima penghargaan Pin Tanda Alumni Lemhannas dari Gubernur Lemhannas. Acara penganugerahan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.
