Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan komprehensif kepada publik mengenai penetapan status kesiagaan yang ditingkatkan.
Langkah ini dinilai penting agar masyarakat memahami urgensi dan dasar kebijakan di tengah memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Puan menyatakan bahwa meskipun kesiapsiagaan adalah kewajiban mutlak aparat pertahanan, setiap penetapan status formal yang bersifat luar biasa harus disertai dengan alasan yang konkret.
"Memang aparat atau TNI harus selalu siap siaga. Namun kalau sampai ada penetapan status seperti itu dalam situasi saat ini, tentu perlu dijelaskan secara konkret apakah hal tersebut memang diperlukan atau tidak," ujar Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, dikutip Kamis (11/3/2026).
Sebagai bentuk fungsi pengawasan, Puan menegaskan bahwa DPR RI melalui Komisi I akan segera memanggil pihak TNI untuk memberikan klarifikasi.
Poin-poin utama yang menjadi sorotan DPR meliputi penjelasan mengenai data intelijen atau analisis strategis yang mendasari peningkatan status, memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keamanan nasional agar tidak timbul spekulasi di masyarakat.
Dan juga memastikan setiap langkah kebijakan pertahanan diambil secara terukur dan tetap dalam kerangka kepentingan nasional.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan bahwa transparansi dalam isu keamanan nasional sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
DPR berkomitmen untuk terus memantau dinamika global, terutama konflik di Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada stabilitas dalam negeri.
"Lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret sehingga publik memahami apa yang sebenarnya menjadi dasar dari kebijakan tersebut," pungkas Puan.
DPR RI memastikan akan terus mengawal agar kebijakan pertahanan negara tetap selaras dengan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan segala dampak sosial maupun ekonomi yang mungkin muncul akibat dinamika global tersebut.
