Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR RI tengah menjalankan transformasi sebagai agenda jangka panjang yang membutuhkan konsistensi. Ia menegaskan, transformasi tersebut tidak bisa selesai dalam waktu singkat, secara bertahap pembenahan dilakukan.
"Transformasi DPR ini betul-betul niat baik. Tapi memang perlu waktu, tidak bisa cepat. Banyak hal yang bertahap kami benahi," ujar Puan saat 'Ngariung Bareng DPR: Refleksi Akhir Tahun' bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025).
Selain Puan, acara ini turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto, sejumlah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Sekretaris Jenderal DPR RI Dr. Indra Iskandar, serta Ketua KWP Dr. Ariawan, S.AP., MH., MA.
Lebih lanjut, Puan mencontohkan transformasi DPR yang dilakukan selama pimpinannya. Mulai dari penataan kawasan bebas rokok, peningkatan standar keamanan gedung sampai pembenahan tata kelola internal.
Sementara itu, Puan menyampaikan, kebijakan moratorium kunjungan luar negeri anggota DPR masih diberlakukan secara ketat. Dikecualikan misi diplomasi yang dihadiri pimpinan DPR.
Dalam dialog dengan jurnalis, Puan menyampaikan keprihatinannya atas marak pemberitaan yang tidak proporsional dan menimbulkan persepsi publik keliru terhadap DPR. Puan meminta para insan pers menjunjung etika jurnalistik, termasuk prinsip verifikasi, keseimbangan, dan akurasi.
"Kalau ada satu dua anggota yang salah, jangan sampai merusak citra seluruh lembaga. Ada 580 anggota DPR yang bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan supaya pemberitaan mempertimbangkan dampak terhadap keluarga narasumber maupun stabilitas sosial, terutama menjelang fase politik menuju Pemilu 2029.
"Transformasi DPR tidak mungkin berjalan tanpa dukungan media. Berita dari DPR sampai ke publik hanya melalui media," ujarnya.
Puan menilai kedekatan dan komunikasi yang sehat antara DPR dan wartawan diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman serta menjaga kualitas informasi politik di ruang publik.
"DPR dan media itu seperti keluarga besar. Beda pendapat itu wajar, tapi perlu ruang dialog," ujar Puan. Ia menegaskan DPR terbuka terhadap kritik selama disampaikan secara objektif dan tidak memecah belah.
Menutup pernyataan, Puan berharap hubungan DPR dan media semakin konstruktif pada 2026. Ia menyebut evaluasi fasilitas, tunjangan, dan tata kelola internal akan tetap menjadi bagian dari agenda pembenahan kelembagaan.
"Saya mohon dukungan media untuk proses transformasi DPR. Semoga tahun depan hubungan kita semakin baik," pungkasnya.
