Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyambut hangat para aktivis perempuan yang tergabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual.
“Telah hadir perwakilan Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti Rapat Paripurna 18 Januari ini,” kata Puan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).
Adapun perwakilan aktivis perempuan yang disapa Puan ada 14 orang. Mereka antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU), Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta.
Baca: Puan Siap Resmikan Pasar Legi di Solo
“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR RI untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS.
Pekan lalu, Puan juga menerima sejumlah aktivis perempuan yang mendukung disahkannya RUU TPKS. Ia menerima banyak masukan terkait kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan. Dalam audiensi itu, Puan memastikan siap memperjuangkan RUU TPKS agar dapat disahkan.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga mengatakan dukungan dari para aktivis perempuan menambah kekuatan untuk perjuangannya.
“Masukan yang sudah disampaikan memberikan saya kekuatan tambahan untuk melaksanakan ini sebaik-baiknya. Saya meminta masukan dari luar supaya warnanya itu beragam, bisa merangkul dan mencakup semua kepentingan yang harus kita lindungi,” ungkap Puan, Rabu (12/1).
Baca: Fraksi PDI Perjuangan Dukung RUU TPKS Jadi Inisiatif DPR RI
Terkait RUU TPKS, Puan menjelaskan, setelah RUU tersebut sah menjadi inisiatif DPR, maka pihaknya bersama pemerintah akan membahas RUU yang sangat ditunggu-tunggu publik ini, setelah Presiden mengirim Surat Presiden (Surpres).
“Surpres tersebut akan berisi wakil pemerintah yang ditunjuk Presiden untuk membahas RUU ini bersama DPR. Berikut juga dengan DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah,” sebutnya.
Puan berharap publik terus memberi masukan dan aspirasi kepada DPR RI selama RUU TPKS ini dibahas pemerintah.
“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” tutup Puan.
