Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan mendukung Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR.
Secara khsusus Fraksi PDI Perjuangan menegaskan menolak berbagai bentuk kekerasan maupun penyimpangan seksual.
“Fraksi PDI Perjuangan menolak dengan tegas segala bentuk kekerasan seksual maupun penyimpangan seksual. FPDIP menyetujui RUU TPKS untuk disahkan (sebagai usul inisiatif DPR) di rapat paripurna hari ini,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Riezky Aprilia dalam Rapat Paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/1).
Baca: Tok! Puan Sahkan RUU TPKS Jadi Inisiatif DPR RI
Fraksi PDI Perjuangan berharap RUU TPKS dapat menjadi payung hukum untuk perlindungan dan pemulihan korban kekeran seksual.
Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen terus mengawal proses pembentukan RUU TPKS agar menjadi produk hukum yang berkeadilan sosial terhadap para korban.
“Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi RUU TPKS yang telah memberikan pembaruan hukum berkaitan dengan hak-hak korban. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi RUU TPKS yang telah mengakomodasi peraturan mengenai pelecehan seksual berbasis elektronik sebagai bagian dari delik pidana kekerasan seksual,” katanya.
Baca: Edy Sosialisasikan Perizinan BPOM di Desa Kutukan
Seperti diketahui Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat, termasuk empat wakil ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Rahmat Gobel, Lodewijk F Paulus, dan Muhaimin Iskandar.
Rapat paripurna ke-13 masa sidang 2021-2022, dihadiri 77 anggota DPR secara fisik dan 190 virtual.
“Menurut catatan dari sekretariat jenderal DPR daftar hadir pada permulaan rapat paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 77 orang fisik 190 virtual dan beberapa orang izin sehingga jumlahnya 305 orang. Dengan demikian kuorum telah tercapai,” kata Puan saat membuka rapat.
