Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan komitmen untuk melanjutkan program-program kerja sama Indonesia dengan Qatar saat melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Ketua Parlemen Qatar Hamda bin Hassan beserta delegasi parlemen Qatar lainnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/5).
Pertemuan bilateral itu di sela-sela Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) 2025, yang menjadi tuan rumah adalah DPR RI .
"Penunjukan Indonesia sebagai partner country pada kegiatan Year of Culture 2023 di Qatar adalah tonggak penting dalam diplomasi budaya kita," kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Puan lantas mengajak, "Mari kita lanjutkan warisan ini dengan program-program lanjutan yang melibatkan komunitas muda, seniman, dan pelaku kreatif kedua negara."
Pada pertemuan sesama pimpinan parlemen perempuan itu, keduanya banyak membicarakan soal pentingnya isu perdamaian dan pemberdayaan perempuan.
Ketua DPR RI juga menyinggung mengenai peluang kerja sama bilateral antara Indonesia dan Qatar di bidang pertahanan, yakni kolaborasi dalam produksi alutsista dan pelatihan militer untuk dijajaki kedua negara.
Diketahui bahwa saat ini Indonesia dan Qatar sedang dalam pembentukan kemitraan strategis. Kedua negara ini tengah mengembangkan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (Defence Cooperation Agreement) pada bidang pertahanan.
Puan juga menyoroti lebih dari 24.000 warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal dan bekerja di Qatar sehingga pihaknya mendorong kerja sama tenaga kerja profesional yang lebih luas.
Sejauh ini, dia menilai pemerintah Qatar terus berupaya memastikan pelindungan bagi tenaga kerja di negara tersebut.
Adapun Konferensi Ke-19 PUIC digelar di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai 12 hingga 15 Mei 2025, dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.
Konferensi Ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999 itu dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer.
