Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, melontarkan kritik keras terkait dengan kecilnya porsi anggaran penyiaran public sebesar Rp 15 miliar bila dibandingkan dengan anggaran manajemen RRI yang jumbo sebesar Rp 931 miliar.
Ketimpangan ekstrim antara anggaran untuk manajemen pegawai dengan anggaran program penyiaran yang langsung bersentuhan dengan rakyat mendapat sorotan tajam. Putra mengaku kaget dan mempertanyakan orientasi keberpihakan RRI sebagai lembaga penyiaran publik.
Pasalnya, dari total anggaran negara yang mendekati angka Rp 1 triliun, sebesar Rp 931 miliar tersedot hanya untuk beban belanja manajemen dan pegawai, sementara porsi untuk program penyiaran publik hanya dialokasikan sebesar Rp 15 miliar.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"Yang ingin saya stressing adalah, kalau kita melihat dari anggaran yang dipaparkan oleh RRI, ini kita lihat tanggungan dari belanja pegawainya itu luar biasa besar. 931 Miliar untuk manajemen, sementara untuk programnya 15 miliar. Waduh, itu bukan timpang. Itu nggak ada lagi 931 versus 15 miliar," tegas Putra di hadapan Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi di dalam Rapat Kerja dengan LPP TVRI, RRI dan Antara..
Politisi PDI Perjuangan tersebut mempertanyakan secara fundamental fungsi dan output dari LPP RRI jika struktur keuangannya lebih menyerupai lembaga yang sekadar menampung beban karyawan alih-alih melayani hak informasi publik. Ia secara langsung meminta jajaran eselon RRI untuk merenungkan anomali anggaran ini.
"Ini apa kerjaan RRI kita ini? Dan apa yang diharapkan? Apakah memang kita menampung begitu banyak karyawan, begitu banyak staf, begitu banyak beban? Untuk rakyatnya cuma 15 miliar. Coba Saudara Dirut bersama jajaran eselon dua dan tiga renungkan. Ini negara bayarin gaji karyawan, atau kita melayani publik? Kalau lihat dari postur anggarannya, ini kita bayarin karyawan, bukan melayani publik," cecar Putra.
Lebih lanjut, Putra menegaskan bahwa RRI, bersama lembaga publik lainnya seperti TVRI dan ANTARA, memikul harapan besar untuk berdiri di posisi negara—melampaui kepentingan cabang eksekutif, legislatif, maupun partai politik. Posisi negara, harus dimanifestasikan dalam bentuk pelayanan maksimal kepada rakyat, bukan terjebak dalam pemborosan birokrasi.
Baca: Ganjar Ingatkan Kader Banteng se-Jatim: Jaga Uang Rakyat
Ia mendesak manajemen RRI untuk segera memberikan penjelasan logis dan merestrukturisasi pendekatan anggarannya agar lembaga bersejarah tersebut tidak kehilangan relevansinya di mata masyarakat.
"Tolong dijelaskan pada kami. Bagaimana kita masih bisa melayani publik, melayani masyarakat, memposisikan diri kita sebagai Radio Republik Indonesia yang melayani begitu banyak pemirsanya dengan kondisi jomplang seperti ini? Manajemennya itu luar biasa (besar)," tutup Putra mengakhiri interupsinya.
Ketimpangan postur anggaran ini menjadi catatan merah dalam rapat kali ini, memunculkan desakan kuat agar LPP RRI segera melakukan efisiensi internal dan mengembalikan fokus utamanya pada penciptaan program siaran publik yang mencerdaskan rakyat.
