Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo meminta pemerintah untuk menarik rem darurat akibat dampak kenaikan kasus positif COVID-19.
Kasus penularan COVID-19 di Indonesia bertambah sampai 9.868 sehingga secara akumulatif jumlahnya mencapai 1.911.358 kasus menurut data Kementerian Kesehatan, Minggu (13/6) 12.00 WIB.
Baca: Puan Minta Kepala Daerah Jujur Kondisi COVID-19 Terkini
Penambahan kasus COVID-19 paling banyak terjadi di DKI Jakarta (2.769 kasus) diikuti Jawa Tengah (2.579 kasus) dan Jawa Barat (1.242 kasus).
"Saat ini kita tidak perlu saling tuding, saling menyalahkan. Namun bagaimana kita konsolidasi secara nasional dan melakukan rem ketat agar kita bisa kendalikan situasi yang mulai dan sedang mengkhawatirkan ini, serta yang efeknya tingkat keterisian kamar rumah sakit sudah mengkhawatirkan untuk beberapa daerah. Saat ini dibutuhkan kebijakan dan tindakan yang luar biasa untuk atasi kenaikan ini," kata Rahmad di Jakarta, Minggu (13/6).
Menurutnya, kebijakan rem darurat ini harus dilakukan. Dia juga meminta sejumlah lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan untuk ditutup sementara.
"Rem darurat yang kuat dan tegas dibutuhkan oleh Pemerintah Pusat dan perintahkan untuk bisa dilakukan dan dijalankan oleh pemerintah daerah. Ketegasan dan sanksi tegas terhadap siapapun yang mengindahkan protokol kesehatan serta sanksi tegas terhadap siapapun yang memunculkan kerumunan. Pusat-pusat potensi kerumunan ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan, baik wisata maupun pembatasan ekonomi yang memunculkan potensi terjadinya klaster baru serta pembatasan ketat terhadap aktivitas publik," ucapnya.
"Dengan rem paksa maka kita bergotong royong untuk dipaksa mengatasi pandemi sesuai yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, dijalankan oleh pemerintah daerah dan kerja sama sampai pada tingkat pemerintah desa, RT/RW semua terlibat dan semua bertanggung jawab akan pengendalian COVID-19," imbuhnya.
Baca: Risma Buka Peluang Memanfaatkan SKA
Selain itu Rahmad juga menekankan pengendalian COVID-19 bukan semata-mata pekerjaaan pemerintah pusat semata.
"Pengendalian COVID-19 sekali lagi bukan semata-mata tugas dari Pemerintah Pusat, tapi butuh kerja sama dan gotong royong semua pihak, dari Pemerintah Pusat sampai daerah dan satu lagi masyarakat menjadi aktor utama juga dalam pengendalian pandemi ini," tandasnya.
