Ikuti Kami

Rahmad Soroti Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan selalu diingatkan soal aspek transparansi dan aspek kehati-hatian.

Rahmad Soroti Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo menyoroti dugaan korupsi yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan.

Rahmad mengaku, Komisi IX DPR RI telah mengawasi kinerja BPJS Ketenagakerjaan, terutama dalam pengolalaan dana para pekerja.

Baca: Dewas BPJS Ketenagakerjaan Diharapkan Tak Jadi Macan Ompong

"Selama ini fungsi pengawasan yang dilakukan Parlemen bersama mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan ya selalu kita mohon dan kita sarankan agar menggunakan ketentuan yang berlaku dalam hal ini Kementerian Keuangan," kata Rahmad di Jakarta, Senin (15/2).

Dalam pengelolaan dana pekerja, kata Rahmad, BPJS Ketenagakerjaan selalu diingatkan soal aspek transparansi dan aspek kehati-hatian. Hal itu sesuai dengan ketentuan dan standar yang diberikan Kementerian Keuangan.

"Bagaimana mengelola keuangan para pekerja yaitu dengan menggunakan asas kehati-hatian, profesionalisme juga menggunakan standar keuangan yang sudah dilakukan oleh ketentuan dari Menteri Keuangan," ucapnya.

"Asas transparansi juga menjadi salah satu yang kita dorong agar itu dikedepankan oleh manajemen BPJS Ketenagakerjaan," imbuhnya.

Baca: Kariyasa: Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

Rahmad enggan berkomentar lebih jauh mengenai proses hukum terhadap dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Namun yang pasti, proses itu harus dilakukan secara profesional.

"Jadi soal itu kita tunggu saja hukum yang berbicara dan pasti menggunakan asas profesionalisme dari yang dilakukan. Kita tunggu saja," ucap Rahmad.

Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menaikkan status kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan dari penyelidikan ke penyidikan. Kejaksaan Agung menyatakan ada kerugian senilai Rp 20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan.

Quote