Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rapidin Simbolon, memberikan catatan keras bagi Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
Rapidin menegaskan bahwa DPR menuntut data yang komprehensif sebelum menyetujui usulan tambahan anggaran.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, gambaran menyeluruh mengenai realisasi masa lalu dan capaian saat ini adalah syarat mutlak bagi DPR untuk mempertimbangkan usulan tambahan dana.
Baca: Selly Gantina Apresiasi Layanan Haji Madinah
Dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Setneg di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), Rapidin mengusulkan format penyajian data yang berdampingan (side-by-side).
Ia ingin agar realisasi anggaran 2025, capaian 2026, dan usulan 2027 ditampilkan dalam satu lembar kerja.
“Alangkah baiknya jika realisasi 2025, capaian 2026, dan usulan 2027 ditampilkan secara lengkap dan berdampingan. Dengan begitu, kami bisa melihat perkembangan dan progres penggunaan anggaran secara lebih jelas,” ujar Rapidin di hadapan perwakilan Setneg.
Salah satu poin krusial yang disorot Rapidin adalah rencana Setneg yang mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp59,7 miliar. Menurutnya, angka tersebut tidak bisa disetujui begitu saja tanpa rincian peruntukan yang jelas dan terukur.
Rapidin menekankan bahwa di tengah kondisi ekonomi nasional yang penuh tantangan, setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus memiliki argumentasi yang kuat dan transparan.
Baca: Shanty Alda Minta Pemerintah Amankan Pasokan Energi
Sikap kritis ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab DPR dalam mengawal uang rakyat.
“Kami bukan tidak setuju dengan kenaikan anggaran, tetapi penambahannya harus dijelaskan secara rinci sehingga kami dapat mempertimbangkannya secara objektif,” tegasnya.
Menyikapi hal ini, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mencermati usulan tersebut secara mendalam. Mereka menegaskan tidak akan memberikan persetujuan sebelum kementerian mampu menyajikan data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya.
