Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, mengusulkan agar petani tembakau, petani kopi, dan pekerja sektor informal memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui skema pembiayaan iuran oleh negara.
Usulan tersebut saat ini tengah diperjuangkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan di DPR RI.
"Melalui skema ini, pekerja informal yang tergolong miskin dan rentan tidak perlu membayar iuran secara mandiri karena ditanggung oleh negara," ujar Vita, Selasa (4/8).
Baca:
Menurutnya, Temanggung merupakan daerah yang didominasi petani tembakau, petani kopi, dan berbagai pekerja informal lain yang masih memiliki tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan relatif rendah. Karena itu, masyarakat perlu terus diedukasi mengenai pentingnya perlindungan dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Vita menjelaskan, Panitia Kerja DPR RI saat ini sedang membahas RUU Ketenagakerjaan, termasuk penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan. Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar pekerja informal memperoleh skema perlindungan serupa Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada BPJS Kesehatan, sehingga iurannya dibayarkan oleh negara.
"Kalau pekerja formal sudah diwajibkan menjadi peserta, pekerja informal justru masih banyak yang belum terlindungi. Karena itu kami mendorong agar mereka juga mendapatkan perlindungan," katanya.
Ia menambahkan, sasaran program diprioritaskan bagi masyarakat kategori desil 1 hingga desil 5, seperti petani, pengemudi ojek online, pedagang kecil, dan profesi informal lainnya. Pembahasan regulasi tersebut diharapkan dapat rampung pada Oktober mendatang sebagai dasar perluasan perlindungan bagi pekerja informal.
Disampaikan bersama BPJS Cabang Magelang, telah melakukan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dengan sasaran tokoh masyarakat, petani tembakau, kopi dan pekerja non formal di Kabupaten Temanggung, Senin (3/8).
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang, Verry Kristoforus Boekan, mengajak masyarakat, khususnya pekerja sektor informal, untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, masih banyak pekerja yang belum menyadari pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, padahal risiko kerja dapat terjadi sewaktu-waktu.
"Bayangkan jika pencari nafkah mengalami musibah atau meninggal dunia. Bagaimana pendidikan anak-anaknya, kebutuhan keluarga, dan masa depan mereka. Karena itu perlindungan BPJS Ketenagakerjaan menjadi sangat penting," ujarnya.
Verry menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan program resmi pemerintah, bukan asuransi swasta, yang memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
