Jakarta, Gesuri.id - Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.
Repdem mendorong agar pemerintah fokus dulu terhadap pemulihan ekonomi nasional setelah babak belur selama masa pandemi COVID-19.
Menurutnya, kenaikan harga Solar dan Pertalite lantaran akan memicu meroketnya harga kebutuhan pokok yang saat ini sudah sangat tinggi.
Baca: Said Dukung Pengalihan Subsidi BBM
“Saya yakin Presiden mempertimbangkan efek langsung ke masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dalam dua tahun bencana sudah bertubi-tubi dan ekonomi tidak bergerak. Kini masyarakat sedang mati-matian memulihkan kondisi ekonominya. Itu kemarin sudah dipukul lagi dengan meroketnya harga minyak goreng hampir dua kali lipat. Sampai kenaikan PPN. Terakhir harga pangan seperti telur. Jangan lagi ditambah kenaikan harga BBM,” kata Sekretaris Jenderal DPN Repdem Abe Tanditasik dalam keterangan tertulis, Selasa,(30/8).
Abe menambahkan, jika harga solar dan pertalite dinaikkan, sudah pasti harga bahan kebutuhan pokok dan laju inflasi meroket. Dan itu lebih membahayakan ekonomi nasional alias resesi.
“Apalagi jika kenaikan harga bahan pokok meroket lebih dari 25 persen dan inflasi sampai menyentuh titik dua digit,” papar dia.
Abe menerangkan, akan lebih baik jika pemerintah ketika mengimpor minyak, mengambil dari negara yang menjual harga minyak dibawah harga pasar internasional.
“Toh, harga minyak mentah internasional mulai menunjukkan kecenderungan turun, menghindari resesi global,” ungkap Abe.
Abe menegaskan, akan terasa janggal jika masih ada yang memaksa menaikkan harga Solar dan Pertalite. Abe menilai,
kenaikan tersebut akan memberikan efek dominonya yakni daya beli anjlok, ekonomi melemah, suku bunga naik cenderung membubung.
“Jadilah resesi. Padahal kan ada negara yang menjual minyak lebih murah dari harga pasar internasional. Kita masih bisa ambil opsi pembelian itu. Sekaligus menaikkan angka produksi nasional dari blok-blok yang telah dinasionalisasi. Plus menaikkan kapasitas kilang sesuai janji kampanye. Presiden Joko Widodo punya keterpihakan itu,” imbuh Abe.
Tentang subsidi salah sasaran, Abe menambahkan hal itu bisa disiasati kebijakan. Salah satunya, ialah dengan melakukan cluster penggunaan solar B30 kepada angkutan umum barang dan pribadi.
Baca: Darmadi Minta Pertimbangkan Kembali Kenaikan Harga Pertalite
“Bus, travel, truk dan pick up. Plus mobil niaga berteknologi jadul (jaman dulu) yang sudah mulai lenyap di kota besar. Diesel kekinian kan juga jebol mesin kalau pakai solar itu. SUV Diesel wajib pakai pertadex atau Dexlite. Sama juga, pertalite dikhususkan bagi jenis minibus bensin dibawah 1500cc dan sepeda motor dibawah 250cc. Itu kan soal regulasi dan sosialiasinya saja,” tegas dia.
Abe pun menekankan, agar pemerintah tidak nekat untuk menaikkan harga Solar dan Pertalite. Sebab, kata dia, hal itu akan langsung membuat resesi.
“Sekarang ini fokus saja di tema pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Cegah meroketnya harga barang kebutuhan pokok dan melambungnya inflasi. Jangan lagi berpikir menaikkan harga solar dan pertalite. Itu saja!”, pungkas Abe.
