Tebingtinggi, Gesuri.id - DPC Repdem Kota Tebing Tinggi menyoroti dugaan adanya pemotongan dana bantuan sosial (bansos) yang diduga dilakukan oleh oknum Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang kerap di Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara.
Baca: Tina Toon: RS Khusus Covid Untuk Pejabat, Ngaco & Egois!
Dugaan tersebut didasari dari informasi sejumlah masyarakat, Bahkan, ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan tidak mendapatkan bansos PKH, padahal biasanya selalu dapat. Ada juga masyarakat yang dana bansosnya dipotong, artinya jumlah yang diterima tidak sebesar biasanya.
"Kami minta pendamping PKH jangan bermain-main dengan persoalan masyarakat miskin. Apalagi, ini masa pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang berkurang pendapatannya. Hak-hak mereka jangan sampai dipotong," ujar Wakil Ketua DPC Repdem Kota Tebingtinggi Ardes Nevan Sipayung dalam keterangannya, Jumat (9/7).
Ardes menegaskan, pihaknya mendapat beberapa laporan terkait pemotongan dana PKH ini. Dia pun meminta Pendamping PKH bersama pemerintah setempat tidak bermain-main dengan anggaran masyarakat miskin.
"Jangan bermain-main dengan anggaran masyarakat miskin. Kita sudah mendapat beberapa laporan terkait hal ini," katanya.
DPC Repdem Tebingtinggi, kata Ardes, rencananya akan membuka posko pengaduan untuk menampung permasalahan PKH ini dan meneruskan ke Kementerian Sosial.
"Apabila terus menerus kita terima laporan begini, kita rencana akan membuka posko pengaduan. Kita tampung semua aspirasi dan teruskan ke Kementerian Sosial," jelas Ardes.
Baca: Puan: Perjuangan Atlet Olimpiade Lebih Berat Karena Covid-19
Lebih lanjut, Ardes kembali mengingatkan para Pendamping PKH di Kota Tebingtinggi memotong bansos dengan dalih semua itu keputusan Kementerian Sosial.
"Kami harap Pendamping PKH jangan terus berdalih semua itu keputusan Kementerian. Itu semua daerah yang menentukan, Kementerian di Jakarta hanya terima laporan. Jangan membodoh-bodohi masyarakat seperti itu," tutupnya.
