Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti beban berat yang ditanggung PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akibat investasi pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Ia menegaskan, kerugian yang terus ditanggung BUMN transportasi ini berpotensi membuat layanan publik terganggu.
“Ini proyek strategis nasional dengan nilai investasi US\$7,2 miliar atau setara Rp116 triliun. Tapi semester I-2025 sudah mencatat kerugian Rp1,65 triliun dari investasi di PSBI. KAI menanggung kerugian sebesar itu,” kata Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Ia menegaskan, struktur konsorsium BUMN pemegang saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) harus segera diperjelas.
Menurutnya, tidak seharusnya KAI yang merupakan penyedia layanan publik menanggung beban sebesar itu.
“Bisa kolaps. Kalau pelayanan publik di transportasi kolaps, dampaknya akan sangat luas,” ucapnya.
Sorotan serupa juga disampaikan anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Darmadi Durianto. Ia menyebut dalam dua tahun terakhir KAI menanggung beban keuangan berat akibat kepemilikan saham mayoritas pada PSBI yang menguasai 60 persen KCIC.
“Saya melihat ada utang yang begitu besar. Kalau dihitung, 2025 itu bisa beban keuangan dan dari kerugian KCIC bisa capai Rp4 triliun lebih,” ujarnya.
Darmadi bahkan memproyeksikan, pada 2026 utang KAI berpotensi menembus Rp6 triliun jika tidak segera ditangani. Ia menambahkan, dalam enam bulan pertama tahun ini saja, beban yang harus ditanggung KAI telah mencapai Rp1,2 triliun, termasuk Rp950 miliar dari KCIC.
“Kalau tidak diatasi, anak usaha lain yang seharusnya untung bisa tenggelam karena beban bunga utang,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, mengingatkan manajemen KAI agar transparan dalam menyampaikan rencana restrukturisasi utang proyek strategis nasional tersebut.
“[KAI] sebenarnya tingg [kinerjanya], bisa laba. Karena punya Whoosh, jadi akhirnya defisit itu,” ungkapnya.
Menanggapi rentetan kritik tersebut, Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengakui masalah utang proyek Whoosh memang sangat serius. Ia menyebut pihaknya akan segera mencari solusi bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Terutama kami dalami juga masalah KCIC, yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu,” tuturnya.
Namun, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, langsung memotong penjelasan Bobby dan mendesak agar Dirut KAI segera berkoordinasi dengan BPI Danantara.
“Kami nyampaikan dalam RKAP 2025 Danantara, itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC,” imbuhnya.
Bobby baru dilantik sebagai Direktur Utama KAI pada 12 Agustus 2025, menggantikan Didiek Hartantyo. Artinya, ia baru sepekan menjabat ketika harus menghadapi kritik tajam terkait salah satu proyek investasi terbesar perseroan.
