Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menyoroti kondisi keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang dinilai semakin berat akibat lonjakan utang proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh.
“Jika tren ini berlanjut, total utang KAI bisa menembus Rp 6 triliun pada tahun depan dan berpotensi membebani anak usaha lainnya,” kata Darmadi, dikutip Minggu (29/3/2026).
Sorotan tersebut muncul setelah Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, dalam rapat bersama Komisi VI DPR pada Agustus 2025 mengakui bahwa proyek kereta cepat Whoosh berpotensi menjadi beban keuangan serius bagi perusahaan apabila tidak segera dilakukan restrukturisasi.
Bahkan, Bobby menyebut proyek tersebut bisa menjadi “bencana” finansial jika langkah penanganan tidak dilakukan secara tepat dan cepat. Untuk itu, KAI berencana menggandeng Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam proses restrukturisasi utang KCIC.
Darmadi mengungkapkan, dalam enam bulan terakhir beban finansial KAI telah mencapai Rp1,2 triliun, dengan porsi utang KCIC sebesar Rp950 miliar. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menegaskan bahwa persoalan utang proyek KCIC tidak berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena proyek ini bersifat business-to-business (B2B).
Menurut data laporan keuangan tahun 2022 yang telah diaudit, total dana yang terserap untuk pembangunan kereta cepat Whoosh mencapai sekitar US$7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun. Angka ini meningkat sebesar US$1,21 miliar dibandingkan nilai investasi awal yang mencapai US$6,05 miliar.
Sebagian besar pendanaan proyek tersebut berasal dari pinjaman luar negeri, khususnya dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sekitar 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun. Adapun struktur pembiayaan terdiri dari 75 persen pinjaman dan 25 persen ekuitas pemegang saham.
Kenaikan biaya investasi serta beban utang yang terus membesar kini menjadi perhatian DPR dan publik, mengingat proyek Whoosh sebelumnya diproyeksikan sebagai simbol kemajuan transportasi nasional dan konektivitas modern di Indonesia.
Dengan kondisi tersebut, DPR mendorong agar langkah restrukturisasi dilakukan secara hati-hati dan transparan, guna memastikan keberlanjutan proyek tanpa membebani keuangan BUMN maupun ekosistem usaha terkait.
