Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyuarakan keprihatinan mendalam dan emosi saat membahas kasus child grooming yang diduga dialami artis Aurelie Moeremans.
Kasus ini mencuat setelah buku memoar bertajuk ‘Broken Strings’ dipublikasikan.
Rieke menilai bahwa kasus child grooming di Indonesia kerap kali dianggap tabu dan luput dari penanganan serius.
Ia menyoroti fenomena ‘no viral no justice’ atau ‘viral for justice’ yang sering terjadi di Indonesia, di mana sebuah kasus baru mendapat perhatian ketika sudah menjadi viral di media sosial.
Baca: Bonnie Triyana Soroti Kondisi Perpustakaan Digital dan Fisik
“Saya ingin menyampaikan satu kasus yang penting juga adalah terkait ini sedang rame kasusnya di media sosial. Tadi dikatakan no viral no justice atau saya menyebutnya viral for justice begitu,” ungkap Rieke dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1).
Dalam buku memoarnya, Aurelie Moeremans menceritakan bagaimana masa mudanya dirampas dan dihancurkan oleh seseorang. Rieke menekankan bahwa kasus seperti ini bisa terjadi pada perempuan dan anak-anak di Indonesia, dan negara tidak boleh tinggal diam.
“Bagaimana masa mudanya dihancurkan, bukan hanya dirampas dan ini adalah memoar yang terindikasi merupakan kisah hidup yang nyata dan ini bisa terjadi pada siapa saja, juga kepada anak-anak kita,” ujar Rieke.
Ia menyayangkan minimnya respons dari lembaga negara terkait kasus ini. “Ketika negara diam, ketika kita yang ada di dalam posisi harusnya bersuara, kita diam. Saya belum mendengar ada suara dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan secara utuh secara serius terhadap kasus ini,” tegasnya.
Legislator PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa kasus yang dialami Aurelie telah menarik perhatian internasional. Ia memandang kasus serupa sebenarnya banyak terjadi di Indonesia namun sering kali tidak disadari.
“Ini bukan masalah yang saya kira sudah menjadi perhatian internasional. Lalu child grooming ini bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan modus operandi prosesnya sistematis. Ketika pelaku atau groomer membangun kedekatan emosional ketergantungan pada anak atau remaja, tujuan akhir adalah kekerasan atau eksploitasi seksual,” jelas Rieke.
Rieke mengaku merasa emosional saat menceritakan hal ini, mengingat potensi kasus serupa menimpa anak-anak di Indonesia. Ia menyoroti adanya indikasi pelaku child grooming melakukan pembelaan diri di hadapan publik.
“Maaf, pimpinan, saya agak emosional karena ini bisa terjadi loh pada anak-anak kita begitu atau pada masa depan. Sebetulnya kasusnya banyak di Indonesia. Untungnya, ada anak ini yang berani ngomong lalu sekarang pelakunya, indikasi, saya tidak menuduh, indikasi pelakunya ini sekarang sedang melakukan pembelaan diri, begitu,” tuturnya.
Baca: Ony Setiawan Minta Pemprov Jatim Perkuat Mitigasi Bencana
Ia menambahkan, “Dan ini rame setiap hari, Mas Willy, kalau bisa dilihat itu terus-terusan, indikasi pelaku melakukan pembelaan diri seolah-olah normalisasi terhadap bagaimana kekerasan terhadap anak ada pembujukan di situ pernikahan, indikasi ada kekerasan seksual dan sebagainya yang cukup sadis saya kira.”
Rieke bertekad untuk memperjuangkan suara perempuan yang mengalami kejadian serupa dan mendesak negara untuk tidak tinggal diam. Ia juga menyinggung adanya intimidasi terhadap orang yang mencoba membela kasus ini.
“Di hari pertama saya bertugas di Komisi XIII, dengan support dari pimpinan, apakah mungkin kita memperjuangkannya bersama? Ada yang mencoba membela langsung diintimidasi, Ibu, kasus ini. Namanya sahabat saya juga, Mbak Hesti, dan tidak ada satu pun negara yang saat ini saya kira untuk bersuara,” imbuhnya.
