Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertindak cepat menangani dampak temuan radioaktif Cesium-137 pada produk udang beku asal Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat (AS). Ia menilai, persoalan ini sudah menyebabkan kerugian besar bagi industri tambak udang nasional dan berpotensi mengancam jutaan lapangan kerja.
“Jadi, mohon KKP segera sigap bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan untuk menjelaskan secara tuntas bahwa ini penyebabnya bukan dari industri pengolahan udang hulu-hilir, tetapi dari cemaran pertambangan. Kalau tidak, hancur, Pak,” kata Rokhmin dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Rokhmin memaparkan, berdasarkan data yang ia sampaikan dalam forum rapat, operasional tambak udang di seluruh Indonesia mengalami penurunan hingga 55 persen sejak mencuatnya isu kontaminasi radioaktif tersebut.
Kondisi ini, menurutnya, sangat mengkhawatirkan mengingat komoditas udang selama ini menjadi tulang punggung ekspor perikanan nasional.
Ia menggarisbawahi bahwa 40 persen nilai ekspor perikanan Indonesia berasal dari udang, dan 85 persen di antaranya merupakan udang budidaya. Sejak era pemerintahan Orde Baru, Indonesia telah menggencarkan program udang nasional yang sukses menjadikan komoditas ini sebagai primadona perikanan hingga saat ini.
“Kalau perlu ada FGD atau Panja khusus, karena udang ini benar-benar primadona. Kalau gara-gara satu perusahaan lalu terdampak semua, bisa jutaan lapangan kerja tertutup,” ucap Rokhmin.
Desakan Rokhmin datang di tengah langkah pemerintah yang telah bergerak cepat menindaklanjuti kasus ini. Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah resmi menyegel pabrik PT Peter Metal Technology (PMT) di kawasan industri Cikande, Serang, Banten, yang menjadi sumber paparan Cesium-137 dalam udang beku ekspor ke AS.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan prioritas utama pemerintah. Ia menyampaikan bahwa proses dekontaminasi wilayah dan fasilitas produksi telah dilakukan untuk memastikan keamanan pangan tetap terjamin.
“Pemerintah langsung melakukan dekontaminasi menyeluruh agar wilayah kembali steril dan dampak lingkungan dapat diminimalisasi,” ujarnya.
Rokhmin mengingatkan, jika isu ini tidak segera diselesaikan dan klarifikasi internasional tidak disampaikan, maka kepercayaan pasar global terhadap produk perikanan Indonesia dapat terganggu.
Hal ini berpotensi menyebabkan kerugian besar, menurunkan nilai ekspor, dan menutup mata pencaharian jutaan petambak, pekerja pabrik, hingga nelayan yang menggantungkan hidup pada rantai pasok industri udang.
Ia mendorong DPR untuk mempertimbangkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) khusus guna membahas persoalan ini secara menyeluruh.
Menurutnya, Panja diperlukan untuk memastikan solusi yang terukur, mulai dari pemulihan kepercayaan pasar ekspor, pengawasan industri, hingga perlindungan bagi para petambak.
