Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menegaskan pentingnya pembangunan pangan berkelanjutan yang berpihak pada petani dan nelayan saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Kuwu Bojong Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka sosialisasi undang-undang sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat desa.
“Arah kebijakan pangan perlu berpijak pada tiga hal: kesejahteraan petani, produksi yang berkelanjutan, dan logistik nasional yang kuat,” ujar Prof. Rokhmin, dikutip Minggu (11/1).
Kehadiran tokoh nasional yang juga Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University itu disambut hangat oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok tani, nelayan, serta warga setempat. Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi masyarakat desa untuk memahami kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan ketahanan pangan.
Selain sebagai sarana sosialisasi, kunjungan tersebut juga membuka ruang dialog langsung antara wakil rakyat dengan masyarakat akar rumput. Melalui dialog terbuka, berbagai aspirasi dan keluhan warga dapat disampaikan secara langsung tanpa perantara.
Prof. Rokhmin menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat desa, khususnya dalam sektor pangan dan pengelolaan sumber daya alam.
Ia juga menegaskan komitmen DPR RI melalui Komisi IV untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan pelaku usaha di pedesaan.
“Undang-undang yang disusun harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, saya hadir langsung untuk mendengar aspirasi, masukan, dan keluhan warga Desa Bojong Kulon,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 tersebut.
Selain sektor pertanian dan perikanan, Prof. Rokhmin juga menyoroti pentingnya pembaruan regulasi di bidang kehutanan. Menurutnya, penataan kawasan secara proporsional, perbaikan praktik budidaya, serta tata kelola yang adil merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sesi dialog, warga Desa Bojong Kulon menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari akses bantuan pertanian, peningkatan sarana produksi, perbaikan irigasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Seluruh masukan tersebut dicatat sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional.
Kunjungan kerja ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi undang-undang, tetapi juga simbol komitmen wakil rakyat untuk hadir di tengah masyarakat. Antusiasme warga menunjukkan bahwa komunikasi langsung antara pemerintah dan rakyat masih menjadi kebutuhan mendasar dalam proses demokrasi, guna memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.
