Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan komitmen Komisi I DPR RI untuk memperkuat pertahanan nasional, termasuk peningkatan kesiapsiagaan TNI, dukungan alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta peningkatan kesejahteraan prajurit.
"Kami di Komisi I DPR RI senada, yaitu ingin melihat TNI yang kuat. Kita tahu setiap daerah teritorial memiliki kendala masing-masing, termasuk di Kodam II/Sriwijaya yang wilayah pesisirnya cukup luas, sementara peralatan dan personel masih belum sepenuhnya mencukupi," kata Utut usai pertemuan Komisi I DPR RI dengan Pangdam II/Sriwijaya beserta jajaran di Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, dikutip Kamis (12/3/2026).
Menurut Utut, seluruh anggota Komisi I DPR RI yang berasal dari delapan partai politik memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya membangun kekuatan TNI yang solid dan siap menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional.
Meski menghadapi sejumlah keterbatasan di lapangan, ia menilai para prajurit TNI tetap mampu menjalankan tugasnya dengan baik di berbagai wilayah. Namun demikian, peningkatan kesiapsiagaan tetap menjadi hal penting untuk menghadapi tantangan keamanan ke depan.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa kesiapan pertahanan diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, termasuk kemungkinan infiltrasi dari luar negeri. Komisi I DPR RI juga berencana membahas berbagai temuan dan masukan yang diperoleh selama masa reses dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan dan para kepala staf TNI.
Selain memperhatikan kesiapan pertahanan, Komisi I DPR RI juga menaruh perhatian pada kesejahteraan prajurit. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah uang lauk-pauk prajurit yang dinilai sudah terlalu lama tidak mengalami kenaikan.
"Kami sangat konsen pada perbaikan kesejahteraan prajurit, terutama uang lauk-pauk. Ini sudah terlalu lama tidak naik dan mudah-mudahan bisa segera kita wujudkan," ujar Utut.
Di sisi lain, terkait dukungan alutsista, Utut menyebut Kementerian Pertahanan bersama para kepala staf TNI telah memiliki cetak biru pembangunan kekuatan pertahanan, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Ia menambahkan bahwa konsep pembangunan kekuatan pertahanan kini mengarah pada standar kekuatan yang lebih memadai.
Utut juga meminta berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, untuk tidak berprasangka negatif terhadap upaya penguatan TNI. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara.
Ia juga menyinggung dinamika konflik global, seperti ketegangan yang melibatkan Israel, Iran, dan Amerika Serikat, yang menurutnya menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kesiapan pertahanan.
"Kalau hal seperti itu terjadi di negeri kita, dugaan saya kita belum siap. Bukan berarti kita akan kalah, tapi korban bisa sangat banyak jika kita tidak siap," tegasnya.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII itu juga menyoroti gagasan Presiden terkait pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang tidak hanya berfungsi dalam aspek pertahanan, tetapi juga mendukung program kedaulatan pangan nasional.
Utut mencontohkan pembentukan Batalyon 846 di Musi Rawas Utara yang disebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Satuan tersebut tidak hanya menjaga wilayah, tetapi juga terlibat dalam kegiatan pertanian seperti penanaman padi dan tanaman lainnya.
Ia menilai konsep tersebut perlu didukung karena menyasar wilayah-wilayah terpencil yang memiliki lahan luas namun belum dimanfaatkan secara optimal.
"Kalau semuanya diawali dengan perspektif negatif, tentu hasilnya juga negatif. Padahal ini bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan cita-cita kemerdekaan," pungkasnya.
