Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengkritik program rumah DP 0 rupiah era Gubernur Anies Baswedan.
"Dalam tinjauan evaluatif selama 5 tahun ini nyatanya pencapaian rumah DP Rp 0 sangat sulit diwujudkan dikarenakan persyaratan teknisnya sulit terpenuhi, khususnya secara regulatif perbankan," kata Dwi Rio kepada wartawan, Rabu (2/11).
Baca: Rio: Formula E Gunakan APBD, Selayaknya Ada Laporan
"Sehingga sulit untuk menyediakan secara massal dan sulit menjangkau kalangan menengah ke bawah. Faktanya hanya sekitar satu digit persen atau sekitar 2.000-an unit capaian yang didapatkan selama 5 tahun ini," tambahnya.
Dwi Rio mengkritik keras program DP Rp 0. Dia menyebut rumah DR Rp 0 adalah program lip service (atau janji di bibir) Anies Baswedan.
"Intinya program rumah DP 0 rupiah era Gubernur Anies adalah Program lips service dan terbukti gagal dilaksanakan, padahal kebutuhan pemukiman sangat mendesak bagi warga Jakarta. Pergub Anies tentang RPD 2023-2026 dengan masih mencantumkan Program rumah DP 0 rupiah membuktikan bahwa adanya upaya pemaksaan yang tidak rasional dan logis," tutur dia.
Baca: Ini Saran PDI Perjuangan Terkait Penataan PKL di Kota Tua
Dwi Rio menilai solusi hunian untuk warga berpenghasilan rendah di DKI Jakarta adalah rumah susun. Dia mendorong agar Pemprov DKI membuat program rumah susun yang bisa menjadi milik pribadi warga.
"Rumah susun atau hunian vertikal masih menjadi solusi yang paling realistis dalam menghadapi ketersediaan lahan yang semakin sempit di Jakarta, ke depan perlahan diharapkan Pemprov DKI Jakarta juga harus mampu mentahapkan realisasi program rumah susun milik bagi warga Jakarta," tutur dia.
