Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menegaskan pentingnya peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
Menurutnya, langkah sederhana tersebut menjadi pondasi utama dalam mewujudkan green industry atau industri ramah lingkungan di Indonesia.
BaCa: Ganjar Tegaskan Mahasiswa Simbol Perlawanan
Samuel mengapresiasi terhadap peran Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) yang dinilainya telah berkontribusi besar dalam pengurangan sampah nasional serta mendorong ekonomi sirkular.
“Kalau kita bicara mengenai green industry, apa yang dilakukan ADUPI ini bisa menjadi awal bagi seluruh industri di Indonesia untuk bertransformasi menuju industri yang lebih ramah lingkungan,” ujar Samuel saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian dan sejumlah asosiasi industri daur ulang di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11).
Ia menilai, industri daur ulang tidak hanya berperan dalam peningkatan PDB dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga membantu menekan emisi karbon yang menjadi isu global saat ini.
Meski demikian, Samuel menyoroti masih rendahnya kualitas bahan baku lokal hasil daur ulang yang memiliki tingkat impuritas 30-70 persen, jauh di atas bahan impor yang hanya sekitar 2 persen. Kondisi ini, katanya, disebabkan oleh masih lemahnya budaya pemilahan sampah di masyarakat.
“Kita punya banyak tempat sampah terpisah di ruang publik, tapi praktiknya masyarakat tetap mencampur sampah di satu wadah. Sosialisasi dan edukasi di tingkat RT, RW, hingga PKK masih lemah,” ungkapnya.
BaCa: Ganjar Ingatkan Anak Muda Harus Jadi Subjek Perubahan
Untuk itu, Samuel mendorong adanya sinergi antara ADUPI, pemerintah daerah, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam memperkuat edukasi publik dan memperluas program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Ia menyebut, ADUPI telah aktif di 20 daerah dari 38 provinsi, namun beban kerja ini tidak bisa ditanggung sendiri oleh asosiasi tersebut.
“ADUPI sudah bekerja keras di 20 daerah dari 38 provinsi, tapi ini bukan tugas yang bisa mereka pikul sendiri. Diperlukan dukungan dan sinergi dari semua pihak,” tegasnya.
