Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengapresiasi adanya peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia di Madinah pada musim haji 2026.
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tidak lengah karena Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR masih menemukan ketimpangan kualitas akomodasi di lapangan.
Selly menilai, secara umum pelayanan di Madinah tahun ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Sejumlah hotel dinilai sudah memadai dan mampu memberikan kenyamanan bagi jemaah.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernu
Namun, ia menyayangkan masih adanya perbedaan fasilitas yang mencolok antar-penginapan jemaah.
Hasil pantauan Timwas Haji DPR RI menunjukkan, sebagian jemaah beruntung mendapatkan hotel bintang lima yang dekat dengan pusat ibadah. Sementara itu, sebagian jemaah lainnya harus menempati penginapan yang jaraknya cukup jauh dari Masjid Nabawi.
“Perbaikan memang sudah terlihat, tetapi pemerataan layanan masih perlu menjadi perhatian serius. Jangan sampai ada kesenjangan pelayanan yang dirasakan jemaah,” ujar Selly kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa fase pasca-puncak haji—setelah jemaah menyelesaikan prosesi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna)—adalah periode yang paling krusial. Pada fase ini, kondisi fisik dan mental jemaah umumnya sudah sangat menurun.
Oleh karena itu, kualitas akomodasi yang setara dan layanan pendukung yang prima sangat dibutuhkan untuk membantu pemulihan kondisi jemaah sebelum mereka dijadwalkan kembali ke Tanah Air.
Srikandi PDI Perjuangan itu pun mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total. Evaluasi ini tidak boleh hanya menyentuh urusan hotel, melainkan harus mencakup seluruh lini operasional haji.
Poin Evaluasi Total Penyelenggaraan Haji menurut Komisi VIII:
1. Akomodasi: Pemerataan standar hotel dan jarak ke tempat ibadah agar tidak ada jemaah yang dianaktirikan.
2. Mobilitas & Logistik: Layanan transportasi yang ramah lansia dan ketepatan distribusi konsumsi.
3. Mitigasi Kesehatan: Kesiapan posko kesehatan pasca-puncak haji di Armuzna.
4. Manajemen Kepulangan: Kelancaran proses pemulangan jemaah ke masing-masing embarkasi.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Selly mengaku telah mendengar komitmen pemerintah untuk membenahi catatan-catatan minor yang muncul tahun ini. Namun, ia menegaskan kembali bahwa rapor hijau penyelenggaraan haji tidak boleh sekadar diukur dari penurunan jumlah keluhan atau megahnya fasilitas di satu-dua lokasi saja.
“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Yang terpenting adalah memastikan setiap jemaah memperoleh pelayanan yang setara, adil, dan berkualitas selama menjalankan ibadah di Tanah Suci,” pungkas Selly.
