Bintan, Gesuri.id — Kebijakan visa di Indonesia dinilai menjadi pemicu utama merosotnya angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Persoalan ini menjadi sorotan tajam Komisi VII DPR RI dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses di Bintan, Rabu (22/7).
Ketua Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengungkapkan bahwa aturan visa saat ini berdampak fatal bagi industri pariwisata lokal. Mulai dari terhentinya rute penerbangan langsung, hingga beralihnya ribuan wisatawan kapal pesiar asal China ke negara tetangga, Malaysia.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Mud
“Dampak kebijakan visa ini terhadap pengembangan pariwisata Bintan sangat luar biasa. Penerbangan langsung yang biasanya beroperasi tiga kali seminggu, kini hilang begitu saja,” tegas Politisi Fraksi PDI-
Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, Evita membeberkan fenomena mengkhawatirkan di mana kapal-kapal pesiar asal China yang biasanya transit dari Singapura menuju Bintan, kini justru membelokkan rutenya ke Malaysia. Kawasan wisata baru seperti Desaru di Malaysia menjadi destinasi favorit baru karena memberikan fasilitas bebas visa bagi wisatawan asal Negeri Tirai Bambu tersebut.
Menanggapi situasi ini, Komisi VII DPR RI memboyong langsung jajaran kementerian mitra kerja dari Jakarta—termasuk sektor Perindustrian, Pariwisata, UMKM, Ekonomi Kreatif, hingga Komunikasi Publik—agar masalah Pemkab Bintan mendapat solusi instan.
“Kalau turun ke daerah, kami ingin tahu persis kendala yang dihadapi masyarakat. Kami bawa mitra kementerian terkait agar komunikasi dan penyelesaian masalah bisa langsung dibicarakan dengan pemerintah kabupaten,” jelas Evita.
Sebagai langkah konkret, Evita menyebut Kementerian Pariwisata telah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberikan fasilitas bebas visa (Visa on Arrival) bagi wisatawan dari enam negara prioritas guna menggairahkan kembali pariwisata Bintan.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Selain kelonggaran aturan imigrasi, Komisi VII DPR RI juga mendesak adanya kolaborasi erat dalam agenda promosi wisata internasional.
“Kami sudah meminta Kementerian Pariwisata untuk melibatkan Pemkab Bintan secara langsung setiap kali menggelar promosi dengan target pasar kawasan Asia Tenggara,” tutup Evita.
