Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok, meminta pemerintah menjadikan hasil survei kepuasan publik sebagai bahan evaluasi menyeluruh, bukan disikapi secara defensif.
Menurutnya, dinamika dan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang harus dijawab dengan perbaikan nyata.
Zulham menegaskan bahwa setiap indikator survei mencerminkan respons langsung masyarakat terhadap efektivitas program pemerintah. Oleh karena itu, ruang evaluasi secara objektif perlu dibuka lebar agar kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
"Kalau ada dinamika di masyarakat, artinya ada program yang belum sepenuhnya bisa diterima. Presiden perlu mendengar aspirasi tersebut dan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai pemerintah justru bersikap defensif terhadap kritik," ujar Zulham, Senin (3/8).
Sebagai contoh konkret, politikus tersebut menyoroti dinamika pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mencatat adanya perbedaan narasi di awal pembentukan program dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait alokasi anggaran pendidikan.
"Contohnya soal anggaran MBG. Awalnya dikatakan bukan berasal dari anggaran pendidikan, tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan berbeda. Hal-hal seperti ini menunjukkan pentingnya evaluasi agar komunikasi kebijakan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," jelasnya.
Lebih jauh, Zulham menilai sejumlah program prioritas pemerintah saat ini masih terkesan berada dalam tahap uji coba (trial and error). Ia mendesak pemerintah agar lebih jeli dan terukur dalam merumuskan kebijakan publik.
Ia menekankan bahwa kritik masyarakat bukanlah bentuk penolakan, melainkan masukan konstruktif demi meningkatkan efektivitas kebijakan serta kesejahteraan warga.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Beberapa poin penting evaluasi yang didesak DPRD:
- Mendengarkan Aspirasi: Menjadikan hasil survei sebagai alarm evaluasi, bukan ancaman.
- Komunikasi Publik yang Jelas: Memastikan transparansi anggaran agar tidak memicu kesalahpahaman.
- Perbaikan Berbasis Data: Memperbaiki program berdasarkan fakta riil di lapangan secara berkala.
"Evaluasi adalah bagian dari demokrasi. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau mendengar kritik, menerima masukan, lalu memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu, kepercayaan publik akan semakin meningkat," pungkas Zulham.
