Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit K. Yunianto mengatakan, sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia, Bali menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia, Bali membutuhkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Hal ini menjadi perhatian serius dalam setiap pembahasan di Komisi XII DPR RI,” ujar Sigit saat kunjungan kerja reses dalam rangka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025/2026 ke Provinsi Bali, Sabtu.
Baca: Strategi Ganjar Pranowo untuk Hubungkan Langsung Dunia
Selain itu, kata pria yang akarab di sapa SKY mengungkapkan, pengelolaan energi berkelanjutan, perlindungan lingkungan hidup, serta penguatan sektor pariwisata berbasis keberlanjutan menjadi fokus utama yang terus dibahas untuk memastikan Bali tetap indah dan layak huni di masa depan.
Selanjutnya, dibutuhkan penguatan di sektor pariwisata berbasis keberlanjutan, dengan mendorong wisata ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan penerapan standar green tourism.
"Dengan kebijakan yang tepat dan komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, serta stakeholder pariwisata, Bali diharapkan dapat menjadi contoh sukses pariwisata berkelanjutan di Indonesia yang tidak hanya mendatangkan devisa, tetapi juga menjamin kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat untuk generasi mendatang," kata Politisi PDI Perjuangan itu.
Mantan anggota DPRD Kota Palangka Raya itu menegaskan, bahwa kunjungan kerja reses ini menjadi salah satu momentum penting untuk memastikan bahwa, aspirasi masyarakat daerah dapat terakomodasi dalam proses perumusan kebijakan di tingkat nasional.
Baca: Ganjar Membuktikan Dirinya Sebagai Sosok Yang Inklusif
Selain agenda pertemuan, Sigit K. Yunianto juga meninjau sejumlah lokasi terkait pengelolaan energi dan lingkungan, serta berdialog langsung dengan masyarakat guna menyerap masukan, aspirasi, dan berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan.
Hasil dari kunjungan kerja reses ini akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan di DPR RI, khususnya dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
