Jakarta, Gesuri.id — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mempertanyakan keabsahan data Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut sekitar 112 juta masyarakat Indonesia mengalami kekurangan gizi.
Angka tersebut sebelumnya disampaikan Menkes berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024.
Charles mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menjelaskan secara terbuka indikator dan metodologi yang digunakan dalam penarikan kesimpulan tersebut. Menurutnya, Susenas bukanlah instrumen baku untuk mengukur masalah gizi.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga, bukan survei yang dirancang khusus untuk mengukur status gizi penduduk secara langsung," kata Charles kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).
Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki acuan khusus untuk mengukur status kesehatan gizi masyarakat, yakni Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Kedua instrumen ini yang selama ini menjadi rujukan utama Kemenkes.
"Apabila pemerintah ingin menyusun maupun mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional, rujukan utamanya seharusnya menggunakan indikator dari survei-survei tersebut, bukan indikator yang tidak mengukur status gizi secara langsung," tegasnya.
Charles mengingatkan pentingnya ketepatan data dalam perumusan kebijakan publik. "Kebijakan publik harus dibangun di atas indikator yang tepat. Kalau diagnosisnya keliru, maka terapinya juga berpotensi keliru," ujar Charles.
Ketepatan indikator ini, menurut Charles, sangat krusial untuk memperjelas arah dan fokus Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mengingat program tersebut menelan anggaran ratusan triliun rupiah, keberhasilannya harus diukur dengan parameter gizi yang valid.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Ukuran keberhasilannya harus menggunakan indikator status gizi yang valid, seperti penurunan stunting, wasting, underweight, hingga anemia yang terukur melalui SKI dan SSGI. Program sebesar ini tidak bisa dievaluasi hanya berdasarkan asumsi," jelas Charles.
Ia pun mendesak pemerintah jujur menyampaikan tujuan utama MBG kepada publik, apakah sekadar membagikan makanan kepada anak-anak atau memang berfokus pada perbaikan status gizi nasional.
"Jangan sampai tujuan program terus bergeser mengikuti narasi yang berubah-ubah. Program dengan anggaran ratusan triliun rupiah harus memiliki sasaran yang jelas dan indikator yang tepat," pungkasnya.
