Jakarta, Gesuri.id - Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat, menyatakan musyawarah dikalangan partai politik menjadi penting bagi MPR dalam mendalami rekomendasi tentang pokok-pokok Haluan Negara yang dihasilkan oleh MPR periode 2014-2019.
Hal itu dikatakan Djarot dalam Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR di Yogyakarta yang membahas tema ‘Substansi dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara', baru-baru ini.
Baca: PDI Perjuangan Semangat Hadirkan Haluan Negara
"Sebaik apapun atau sehebat apapun konsep yang kita tawarkan, tanpa ada kemauan politik, tanpa ada kompromi politik, atau tanpa ada musyawarah di kalangan partai politik, maka rencana kita akan kandas," ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
Karena itu, lanjut Djarot, kunci untuk bisa berhasil adalah sikap terbuka dan bisa meyakinkan teman-teman di fraksi dan kelompok DPD.
“Keputusan di MPR harus melalui musyawarah mufakat," ungkap Djarot.
Pada dasarnya, kata Djarot, hampir semua fraksi dan kelompok DPD setuju adanya Pokok Pokok Haluan Negara. Namun ada perbedaan dalam substansi dan bentuk hukum dari Pokok Pokok Haluan Negara tersebut.
Baca: Gibran Diperlakukan Sama dengan Peserta Cakada Lain
Djatot mengungkapkan kebanyakan fraksi dan kelompok DPD setuju badan hukum Pokok Pokok Haluan Negara adalah Ketetapan MPR (TAP MPR). Tapi masih ada beberapa fraksi, yakni Partai Golkar dan Partai Keadilan Sosial (PKS) yang berpendapat bentuk hukumnya cukup dengan Undang-Undang.
“Tapi, untuk mengambil keputusan harus melalui musyawarah mufakat, tidak boleh melalui voting. Ini MPR, harus mengambil keputusan melalui musyawarah," tegas Djarot.
