Jakarta, Gesuri.id – Berulangnya bencana banjir yang kerap memicu gagal panen di wilayah Metro Selatan memantik reaksi keras dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Metro.
Tak sekadar melempar janji, fraksi berlambang banteng ini berkomitmen mengawal penanganan banjir dengan mengadopsi keberhasilan tata kelola di kawasan Way Perak sebagai tolok ukur.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Metro, A. Cahyadi Lamnunyai, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak boleh lagi dilakukan secara parsial atau setengah-setengah. Ia menuntut adanya langkah terintegrasi yang dikawal ketat hingga tuntas di lapangan.
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan akan mengawal penuh persoalan ini. Ini bukan sekadar janji, melainkan komitmen politik untuk memastikan petani mendapatkan perlindungan nyata," ujar pria yang akrab disapa Kanjeng Yadi tersebut saat dikonfirmasi, Jumat (24/4/2026).
Kanjeng Yadi menilai karakteristik banjir di Metro Selatan memiliki kemiripan dengan kondisi Way Perak, Margorejo, di masa lalu. Bedanya, penanganan di Way Perak pada tahun 2025 dinilai jauh lebih progresif karena adanya sinergi yang kuat antar-lini.
Menurutnya, kunci sukses di Way Perak adalah kolaborasi antara legislatif (DPRD), eksekutif melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas PUTR, serta komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait.
"Keberhasilan di Way Perak itu bukan kebetulan, melainkan hasil kerja bersama dari perencanaan hingga pelaksanaan. Model pengawalan seperti inilah yang harus kita terapkan untuk Metro Selatan," tegasnya.
Kader PDI Perjuangan ini juga melontarkan kritik terhadap pola pendekatan pemerintah yang selama ini dianggap terlalu administratif. Ia menilai, pengajuan proposal tanpa pengawalan berkelanjutan tidak akan membuahkan hasil maksimal.
"Jangan hanya mengirim proposal ke pusat lalu merasa tugas selesai. Harus ada tekanan politik, komunikasi yang intens, dan pengawalan sampai program itu benar-benar dirasakan masyarakat," tambah anggota DPRD dari Dapil Metro Barat dan Metro Selatan ini.
Dalam waktu dekat, Fraksi PDI Perjuangan berencana memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sebagai otoritas pengelola aliran air. Yadi menekankan pentingnya validitas data sebelum melakukan intervensi kebijakan.
"Kalau datanya salah, solusinya pasti keliru. Kami akan berkoordinasi tuntas dengan BBWS. Ini menyangkut hajat hidup petani, jadi tidak boleh main-main," ungkapnya.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo yang Jarang
Di sisi lain, ia meminta Pemerintah Kota Metro berani mengambil langkah berpihak kepada petani, terutama dalam skema bantuan mitigasi jangka panjang. Yadi mengingatkan bahwa pemerintah harus hadir dengan aksi konkret, bukan sekadar jawaban normatif.
"Kita ini bukan superman, tapi harus menjadi superteam. Kami akan gunakan fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan semua OPD bekerja maksimal dan tidak saling melempar tanggung jawab," pungkasnya.
Langkah mengadopsi model penanganan Way Perak kini menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat Metro Selatan. Kini, publik menanti apakah komitmen ini akan bermuara pada solusi nyata di lapangan atau kembali menjadi wacana musiman.
