Jakarta, Gesuri.id — Pemerintah telah menggelontorkan stimulus fiskal dan likuiditas sebesar Rp270 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Namun, anggaran jumbo tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor riil.
Kritik tajam datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi, Darmadi Durianto. Ia menilai persoalan utama bukan pada besaran anggaran, melainkan pada kegagalan mekanisme penyaluran kebijakan atau transmission failure.
"Uangnya ada, kebijakannya ada. Tetapi ekonomi tidak bergerak karena terjadi transmission failure. Dana besar tidak sampai ke ekonomi riil," ujar Darmadi dalam keterangan tertulisnya.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
Darmadi menjelaskan bahwa sekitar Rp200 triliun dari total stimulus tersebut tidak disalurkan langsung melalui belanja negara atau bantuan sosial. Dana tersebut justru ditempatkan di sektor perbankan dengan harapan dapat memicu penyaluran kredit.
Namun, pada praktiknya, fungsi intermediasi perbankan tidak berjalan sesuai harapan.
"Perbankan tetap berhati-hati. Banyak UMKM yang belum bankable, risiko dinilai tinggi, dan permintaan kredit masih lemah. Akibatnya, dana justru mengendap di neraca bank dan tidak terkonversi menjadi aktivitas ekonomi nyata," jelasnya.
Kondisi ini, menurut Darmadi, mencerminkan adanya design-execution gap—kesenjangan antara perancangan kebijakan di atas kertas dengan realisasi di lapangan. Ia mengistilahkan fenomena ini sebagai paper stimulus.
Baca: Ganjar Minta Parpol Pendukung Wacana Kepala Daerah Dipilih
"Desain kebijakan terlihat baik, tetapi gagal dalam eksekusi. Stimulus besar akhirnya hanya menjadi paper stimulus; besar di angka, namun kecil di dampak," tegasnya.
Ia mengingatkan pemerintah bahwa menempatkan dana di perbankan tidak lantas menciptakan efek berganda (multiplier effect) secara otomatis. Tanpa skema yang langsung menyentuh sektor riil, anggaran triliunan rupiah berisiko habis tanpa meninggalkan jejak pertumbuhan.
"Ini bukan soal kurang uang, tetapi soal kebijakan yang tidak sampai ke tujuan," pungkas Darmadi.
