Makassar, Gesuri.id - Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah meluncurkan program tes usap masif COVID-19 bagi guru yang dilakukan Dinas Pendidikan Sulsel di Makassar, yang diklaim sebagai program pertama di Indonesia, di Makassar, Senin (29/11).
"Hari ini kita mulai tes usap atau 'swab' kepada seluruh guru sekolah dan akan dilanjutkan di seluruh Sulsel," katanya saat peluncuran program itu.
Ia mengatakan tes usap masif ini merupakan langkah dari Pemprov Sulsel untuk memastikan bahwa seluruh guru se-Sulsel sehat dan aman bagi anak-anak didik di SMK, SMA dan SLB.
Baca: Pandemi Corona, Peluang Untuk Redefinisi Pendidikan
"Itu untuk membuktikan bahwa kita betul-betul meyakinkan anak-anak kita bahwa guru-guru itu sehat, termasuk juga orang tua, karena kita tahu orang tua punya kekhawatiran yang luar biasa," katanya.
Persiapan tes polymerase chain reaction (PCR) tersebut merupakan sinergi antara Dinas Pendidikan Sulsel dengan Dinas Kesehatan Sulsel, pemerintak kabupaten/kota se-Sulsel, dan seluruh forkopimda yang ada.
"Kami bersama seluruh forkopimda yang ada mempersiapkan guru-guru kita dengan melakukan tes usap PCR, untuk memastikan guru sehat, karena ini akan menghadapi anak-anak kita," ujarnya.
Selain itu, tes PCR ini juga merupakan salah satu persiapan sekolah tatap muka berdasarkan instruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan .
"Mendikbud meminta kepada kita untuk menyiapkan sekolah tatap muka di bulan Januari 2021," katanya.
Baca: Hardiknas, Nurdin Tekankan Pendidikan Adalah Hak Anak
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Prof Muhammad Jufri menambahkan peluncuran tes usap masif ini merupakan langkah pihaknya untuk memastikan seluruh anak didik aman memasuki sekolah tatap muka.
"Kita melakukan tes usap massif untuk guru-guru di sekolah dan untuk memastikan anak-anak kita sehat di saat masuk sekolah tatap muka," katanya.
Hadir pada acara tersebut, KA SPN Batua, Pangdam Hasanuddin, Perwakilan Kejati Sulsel, Dirut Perseroda Sulsel, Kadis Pendidikan Sulsel, Rektor UNM, Rektor UIN Alauddin, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
