Malang, Gesuri.id – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Tantri Bararoh, yang juga politisi PDI Perjuangan, memastikan progres pembangunan proyek rehabilitasi irigasi di Daerah Irigasi Besar Desa Tumpang Kecamatan Tumpang berjalan optimal.
Dia menyebut, proyek ini penting untuk mendukung sektor pertanian di sana.
Kepastian itu didapatnya usai meninjau langsung pengerjaan proyek di lokasi pada Kamis (16/10/2025). Selain itu, dia juga meninjau proyek pengerjaan infrastruktur pengelolaan sampah di TPA Paras Poncokusumo.
Kunjungan kerja pengawasan ini dipimpin Tantri Bararoh bersama lima anggota Komisi III lainnya, yakni Aris Waskito, Agung Dwi Susanto, Abdul Rokhim, Abdul Qodir, dan Rodhiyah Ahla Samar.
Tantri menerangkan, proyek pengerjaan saluran irigasi sepanjang kurang lebih 220 meter tersebut mengairi areal baku sawah seluas 56 hektar.
Politisi PDI Perjuangan ini meminta agar semua pekerjaan fisik infrastruktur yang dikerjakan menggunakan APBD Kabupaten Malang Tahun 2025 terlaksana dengan baik sesuai target yang direncanakan.
“Kunjungan inspeksi ini kami lakukan untuk memastikan kegiatan pekerjaan infrastruktur yang didanai APBD berjalan optimal. Yang terpenting, pengerjaannya sesuai bestek dan rencana,” kata Tantri Bararoh.
Menurutnya, saluran Daerah Irigasi di Tumpang sangat vital bagi kegiatan pertanian masyarakat setempat. “Sebab itu, setelah rehab saluran selesai dibangun, hasilnya diharapkan berdampak maksimal dan mampu mengangkat produktivitas pertanian di sini,” tuturnya.
Diketahui, proyek rehabilitasi Daerah Irigasi Tumpang ini dibangun dengan anggaran sebesar Rp192 juta, dengan masa kerja 90 hari. Saluran yang dikerjakan sepanjang 220 meter ini memiliki ketinggian variatif, 90–150 sentimeter.
Progres pengerjaan hingga saat ini diketahui sudah mencapai 80 persen. Rehab dilakukan untuk menanggulangi longsor di area irigasi.
Tantri menegaskan bahwa pengawasan proyek infrastruktur harus dilakukan secara berkala agar tidak terjadi penyimpangan dan seluruh hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh petani.
Ia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan program pendukung pasca-rehabilitasi, seperti pelatihan petani dan penguatan kelompok tani agar hasil pertanian meningkat signifikan.
Selain itu, Tantri mendorong agar sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat tetap terjaga untuk memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
