Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah segera memutuskan keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Ia menilai posisi Indonesia dalam BoP berisiko membahayakan integritas politik luar negeri bebas aktif di mata internasional.
"Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah," kata TB Hasanuddin, dikutip Rabu (4/3).
Hasanuddin menilai partisipasi Indonesia dalam BoP sejak awal telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi. Menurutnya, komitmen menjaga perdamaian dunia tidak akan tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang membiarkan agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran.
Ia juga menyoroti sikap pemerintah yang dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam mengutuk invasi tersebut. Menurutnya, sikap diam justru memperkuat persepsi keberpihakan Indonesia terhadap agresi militer yang terjadi.
"Bahkan, penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia," ucapnya.
Lebih lanjut, Hasanuddin mengaku khawatir posisi Indonesia yang dinilai tidak netral dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa mobilisasi TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi mendapat penolakan di lapangan.
Selain aspek politik dan diplomatik, ia menyoroti persoalan anggaran. Menurutnya, alokasi dana untuk partisipasi TNI dalam pasukan ISF akan menekan kapasitas fiskal negara, terlebih dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
"Dalam kondisi fiskal yang tengah tertekan, pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Terlebih, dampak invasi AS-Israel ke Iran telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia," pungkasnya.
