Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, memastikan Komisi V DPR RI akan memanggil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk meminta penjelasan terkait kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep, Jawa Timur, yang menewaskan sedikitnya lima orang. Pemanggilan tersebut dijadwalkan dilakukan setelah masa reses DPR berakhir.
“Pasti, itu pasti. Setelah ini kami kan sekarang lagi reses nih. Habis reses pasti kami pertama akan kita panggil lagi, gitu loh,” kata Edi dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, dikutip Rabu (5/8/2026).
Edi menjelaskan, rapat bersama Menteri Perhubungan nantinya tidak hanya membahas penyebab kecelakaan, tetapi juga memastikan setiap keputusan yang telah disepakati bersama benar-benar dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak terkait.
“Tetapi sekali lagi maksud kami jangan ketika risalah rapat kesepakatan bersama kita sudah bikin, kita sadar semua, tetapi pascapelaksanaan, implementasinya, ini masalah lagi, begitu,” ucapnya.
“Konsistensinya itu yang kita harapkan. Bayangkan 2025-2026, mohon maaf dalam dua tahun, itu lima kejadian, yang mohon maaf tadi masalahnya tenggelam dan kebakaran,” tambahnya.
Menurut Edi, berbagai kecelakaan transportasi laut yang terjadi dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan manifes penumpang, tetapi juga harus menyentuh aspek kelaikan armada yang beroperasi.
Karena itu, ia kembali mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh moda transportasi, baik laut, udara, maupun darat, guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi sarana transportasi nasional.
“Kita cek betul sesungguhnya kapal kita layak berapa sih, kapal yang enggak layak berapa sih, mobil yang layak berapa sih, pesawat yang layak berapa sih, yang enggak layak berapa, kita sampaikan,” tuturnya.
Edi menilai, data hasil audit tersebut akan menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menyusun langkah perbaikan yang tepat sekaligus memastikan seluruh komitmen yang telah disepakati bersama benar-benar dilaksanakan.
“Dan kita minta kepastian komitmen daripada Pak Menteri untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan demi kesepakatan yang telah kita buat secara bersama,” pungkasnya.
