Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Tuti Turimayanti, menegaskan pentingnya optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi 1 DPRD Jabar bersama mitra kerja membahas berbagai persoalan strategis, termasuk proses rekrutmen pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pengelolaan aset milik daerah.
Baca: Ganjar Amini Pernyataan Puan Soal Nama Sekjen PDI Perjuangan
Tuti menekankan bahwa aset yang dimiliki pemprov harus dikelola secara profesional, produktif, dan transparan agar mampu memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.
“Optimalisasi aset daerah harus diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jangan sampai aset yang seharusnya menjadi sumber penerimaan daerah justru terbengkalai atau tidak dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Tuti.
Menurut Legislator PDI Perjuangan ini, penataan aset merupakan langkah awal agar aset tersebut bisa dioptimalkan, baik melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga maupun pengembangan langsung oleh pemerintah daerah.
Selain membahas aset, Komisi 1 DPRD Jabar juga menyoroti proses rekrutmen pegawai pemprov. Tuti mengingatkan agar seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari praktik nepotisme.
“Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan pengelolaan aset daerah. Karena itu, proses rekrutmen harus melahirkan aparatur yang profesional dan berintegritas,” jelasnya.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
Tuti juga mendorong agar pemprov memperkuat sinergi dengan kabupaten/kota untuk memaksimalkan potensi aset bersama, termasuk pemanfaatan aset strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik.
“Jika aset dikelola optimal dan pegawai yang direkrut memiliki kapasitas yang baik, maka kita bisa melihat multiplier effect terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” tegasnya.
Kunjungan kerja Komisi 1 DPRD Jabar ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk segera merumuskan langkah konkret dalam penataan dan pemanfaatan aset, sekaligus memperbaiki sistem rekrutmen agar lebih transparan dan akuntabel.
