Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan komitmen Komisi I DPR RI untuk mendorong peningkatan anggaran pertahanan pada tahun anggaran mendatang.
Menurutnya, penguatan anggaran menjadi langkah penting dalam mendukung modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), penguatan postur pertahanan nasional, serta peningkatan kesiapan TNI menghadapi dinamika keamanan, termasuk di wilayah perbatasan.
"Keberpihakan di politik, anggaran 2024 sebesar Rp2.433.000.000 (triliun) sekarang turun menjadi Rp2.420.000.000 (triliun) di 2025. Nah ini tidak boleh lagi, kita harapkan di 2027 meningkat atau enggak di angka Rp2.450.000.000 (triliun) ke Rp2.550.000.000 (triliun)," kata Utut di hadapan Panglima Kodam IX/Udayana dan jajaran pimpinan TNI saat Kunjungan Kerja ke Markas Kodam IX/Udayana di Denpasar, Bali, dikutip Senin (27/7/2026).
Dalam kunjungan kerja yang mengangkat tema "Akselerasi Pemekaran Kodam Baru di NTT dan Penguatan Pertahanan Perbatasan RI-Timor Leste", Utut menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang telah disetujui Menteri Keuangan untuk Kementerian Pertahanan saat ini berada di angka Rp139 triliun. Meski demikian, Komisi I DPR RI secara bulat mendukung usulan penambahan anggaran guna memenuhi berbagai kebutuhan strategis sektor pertahanan.
"Supaya dipahami, angka yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan untuk Kementerian Pertahanan itu Rp139 triliun. Tetapi kami semua di Komisi I sepakat atas permintaan tambahan sebesar Rp195 triliun," tegas Utut.
Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, penguatan anggaran pertahanan sejalan dengan implementasi Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara. Komisi I DPR RI juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan modernisasi alutsista secara bertahap agar kemampuan pertahanan nasional semakin optimal.
Selain aspek anggaran, Komisi I DPR RI turut mendukung kelanjutan program penguatan postur pertahanan nasional yang kini mengadopsi paradigma baru. Pergeseran konsep tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesiapan pasukan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di wilayah perbatasan negara.
"Melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep Optimum Essential Force. Jadi ada paradigma yang dibuat sebelumnya yaitu Minimum Essential Force, sekarang menjadi Optimum Essential Force untuk memperkuat pasukan pemukul cepat atau reaksi cepat di daerah perbatasan," ucap Legislator Dapil Jawa Tengah VII tersebut.
Di akhir sambutannya, Utut juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan seluruh komponen bangsa dalam menghadapi dinamika geopolitik global serta berbagai perkembangan yang dapat memengaruhi stabilitas pertahanan dan keamanan nasional.
Menurutnya, penguatan anggaran, modernisasi pertahanan, serta peningkatan kesiapan prajurit harus berjalan seiring untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
