Jakarta, Gesuri.id - Jutaan petani dan pekerja informal hingga kini masih tergolong kelompok paling rentan karena belum seluruhnya tersentuh jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Vita Ervina, mendorong hadirnya subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja sektor tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Vita dalam kegiatan Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang di Kabupaten Magelang, Rabu (29/7).
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Vita menegaskan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi iuran sangat krusial untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial, khususnya bagi pekerja bukan penerima upah (BPU).
"Ke depan, kami akan mengusulkan agar pekerja informal bisa mendapatkan subsidi iuran. Dengan begitu, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan semakin luas dan manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Vita.
Tidak hanya di tingkat pusat, Vita juga meminta pemerintah daerah untuk mengambil peran aktif melalui alokasi anggaran daerah. Menurutnya, pemda dapat memprioritaskan cakupan awal untuk dua program dasar yang sangat krusial.
"Pemerintah daerah perlu ikut serta memberikan perlindungan, minimal untuk kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Melalui dukungan anggaran daerah, pekerja rentan dapat memperoleh kepastian jaminan sosial tanpa terbebani biaya mandiri," tambahnya.
Baca: Prabowo Sebut Hati PDI Perjuangan Sama dengan Pemerintah
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang, Verry Khristoforus Boekan, menyambut baik sinergi bersama Komisi IX DPR RI. Ia menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi kali ini merupakan gelombang ketiga yang digelar pada tahun 2026, dari total enam rangkaian acara yang direncanakan di Kabupaten Magelang.
Verry mengungkapkan, sektor informal terutama petani—merupakan tulang punggung angkatan kerja di Kabupaten Magelang, sehingga tingkat literasi jaminan sosial mereka harus terus ditingkatkan.
"Seluruh pekerja, termasuk di sektor informal, memiliki hak yang sama atas jaminan keselamatan kerja. Sinergi antara DPR RI, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah ini diharapkan mampu mendorong tingkat kepesertaan secara signifikan demi menjaga kesejahteraan keluarga pekerja saat timbul risiko kerja," jelas Verry.
