Jakarta, Gesuri.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Wa Ode Herlina, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pangan.
Ia menilai penyaluran kuota pangan bersubsidi tidak mencerminkan keadilan sosial, justru membebani warga yang kesulitan secara digital.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
“Kami menyusun anggaran dengan tujuan jelas, yakni membantu rakyat. Tapi kenyataannya, kami diserang seolah tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat,” katanya kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).
Menurutnya, pendekatan digitalisasi yang diandalkan dalam penyaluran subsidi belum menyentuh akar masalah di lapangan.
Banyak warga tidak melek teknologi (gaptek), sehingga sistem online justru menghambat akses mereka terhadap pangan murah.
“Ini soal keadilan sosial. Kalau akses online saja sudah sulit, lalu saat dapat barcode antrean tetap tidak kebagian kuota, ini ironi,” ujarnya.
Legislator Fraksi PDIP itu juga menyoroti praktik pungutan liar (pungli) berkedok bantuan mendaftar atau mengantre kuota pangan. Menurutnya, persoalan ini perlu direspons cepat oleh Pemprov Jakarta.
Wa Ode juga menuntut adanya verifikasi faktual dan pendataan objektif dari BUMD dan dinas terkait.
Ia mendorong penerbitan kartu identitas penerima pangan bersubsidi, guna memperjelas siapa yang berhak menerima dan mencegah penyimpangan.
Baca: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
“Semua harus jelas datanya, siapa penerimanya, siapa yang memverifikasi, dan bagaimana pengawasannya. Jangan sampai warga yang bukan penerima manfaat malah mengambil jatah subsidi,” tuturnya.
Ia juga mewanti-wanti agar perluasan kuota subsidi tidak dilakukan tanpa memperbaiki sistem distribusi.
“Kalau akses tetap tidak mudah, maka masalah seperti ini akan terus terulang. Warga makin frustasi,” pungkasnya
