Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali, I Wayan Sudirta, menyelipkan kontribusi para pendiri bangsa, saat menyampaikan 4 konsensus dasar kebangsaan, di hadapan ratusan mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aktivis, yang hadir temu muka di Denpasar, Sabtu (28/62025).
Selain sosialisasi itu, pada berbagai kesempatan menyerap aspirasi masyarakat dalam rangkaian reses bulan Juni 2025, Sudirta menyelipkan pentingnya dan kontribusi tak ternilai dari Bung Karno dan pahlawan lainnya, sampai kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan.
Tentu, tanpa mengurangi kontribusi tokoh dan pahlawan bangsa dari berbagai daerah, suku, agama dan kebudayaan Indonesia.
‘’Kontribusi pemikiran, perjuangan, jiwa dan raga dari seorang Bung Karno, sangatlah besar. Begitu juga tokoh-tokoh lain seperti Bung Hatta, sebagai Dwi-Tunggal, serta tokoh lain di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sampai kelahiran UUD 1945, yang dalam pembukaannya tertuang Pancasila,’’ kata Sudirta.
Sudirta mengakui, bahwa sejak proklamasi kemerdekaan 1945, nilai-nilai Pancasila dalam lima sila yang ada, belum terwujud dengan baik. Masih ada undang-undang yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, praktek demokrasi electoral yang belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, walaupun secara prosedur dan formal sudah ada undang-undang dan Lembaga-lembaga pelaksananya.
Satu contoh nyata sebagai bukti bahwa praktek bernegara ini tidak sesuai Pancasila adalah, korupsi, kolusu dan nepotisme yang merajalela, terlihat semakin sistematis, kolektif, dan oleh para aktivis disebut melibatkan mafia hukum.
Lanjut Sudirta, bahkan, masih ada kelompok yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Itulah tantangan bangsa kita ke depan. Karenanya, tidak cukup bangsa ini dicerdaskan secara pengetahuan dan intelektual, tetapi jiwa dan keyakinannya sebagai bangsa Indonesia yang mengakui consensus 4 pilar kebangsaan, mesti tertanam secara ideologis dan intelektual, tidak hanya sekadar dogmatis.
Saat turun di desa-desa, Sudirta sering mendapat pertanyaan, sampai kapan penegakan hukum dalam memberantas korupsi dan pidana lainnya, bisa tegas di Indonesia? Kapan pula pemerintah dan DPR maupun partai politik, benar-benar bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam wujud nyata oleh penguasa, karena dari pemberitaan media maupun media sosial, yang terlibat pelanggaran hukum kini justri oknum-oknum pejabat negara dan oknum penegak hukum? Jangan sampai, ganti rezim hanyalah perpindahan kelompok berkuasa, dan kembali menjadi bagian dari mafia hukum dan mafia kekuasaan yang memperalat kekuasaan untuk kepentingan kelompok.
Sudirta mengakui semua apa yang diuraikan dan terekspos di media. Tetapi, memang harus hati-hati juga menyimak media, karena ada yang faktual, ada pula yang hoax. Ia mengajak masyarakat berjuang bersama, tetapi juga berpartisipasi mengawasi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kekuasaan.
