Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto merasa yakin pemerintah tidak akan menerapkan darurat militer meskipun kerusahan terjadi di beberapa daerah sejak akhir Agustus 2025.
"Kalau dugaan saya, sih, pasti tidak," kata dia menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9).
Namun, Utut merasa yakin TNI bakal membantu kepolisian dalam menjaga stabilitas wilayah setelah demonstrasi berujung ricuh sejak akhir Agustus 2025.
"Terpenting dari teman-teman TNI itu menjaga sampai keadaan sekondusif mungkin dan kita semua bisa beraktifitas seperti biasa," ungkap legislator fraksi PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menyebutkan pihaknya taat pada konstitusi dan tidak membuat gerakan yang membuat pemerintah mengumumkan darurat militer.
Hal demikian dikatakan Jenderal Tandyo demi menjawab pertanyaan awak media soal kerusuhan sejak akhir Agustus 2025 sebagai skenario menerapkan darurat militer.
"TNI dalam hal ini taat konstitusi tadi saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat, antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI," ujarnya ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Tandyo menilai keliru anggapan yang mengarahkan kerusuhan ialah skenario mewujudkan darurat militer.
"Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kami lakukan," ujar dia.
Tandyo mengatakan TNI saat ini fokus mewujudkan stabilitas sosial bersama kepolisian setelah muncul perintah Presiden RI Prabowo Subianto.
"Bagaimana untuk mengelola ini sama-sama, jadi tidak ada kamu mau mengambil alih, tidak ada," ungkapnya.
