Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan bahwa program pembangunan rumah susun (rusun) tetap menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Sebetulnya semua sudah direncanakan. Hanya saja, pasca pemotongan TKD, ada reposturing anggaran yang masih akan kita bahas lebih detail bersama Dinas Perumahan. Beberapa skema tengah dikaji, termasuk kemungkinan shifting pembangunan rusun ke pemerintah pusat,” ujar Yuke.
Baca: Ganjar Sebut Kehadiran Megawati Bertemu Presiden Prabowo
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, meski ada wacana pergeseran proyek rusun ke pemerintah pusat, DPRD meminta agar langkah tersebut tidak mengganggu rencana pembangunan yang telah disusun bertahun-tahun. Ia menilai, kebutuhan hunian di Jakarta masih sangat mendesak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita ingin memastikan rencana yang sudah disusun sekian tahun tidak terganggu. Backlog perumahan masih tinggi, jadi kalau ada pergeseran atau penundaan, harus jelas berapa lama dan jangan sampai mengganggu rencana menengah atau panjang kita,” tegasnya.
Komisi D, kata Yuke, akan memprioritaskan pengawasan terhadap kelanjutan proyek rusun, terutama di wilayah Jakarta Selatan dan Barat yang dinilai masih kekurangan hunian vertikal.
“Di Selatan saja baru ada Rusun Pengadegan dan Rusun Jagakarsa yang baru dibuka. Kalau normalisasi Kali Ciliwung lanjut, kita juga harus pikirkan warga terdampak, mereka nanti mau pindah ke mana. Selatan masih kurang, Barat juga begitu. Utara memang lebih banyak, tapi tetap belum cukup,” ujarnya.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
Ia menegaskan, pembangunan hunian vertikal kini menjadi kebutuhan mutlak bagi Jakarta yang semakin padat dan minim lahan.
“Sudah tidak mungkin lagi perumahan itu horizontal. Solusinya ya vertikal, dan ini harus terus kita kawal agar masyarakat tetap punya akses terhadap hunian layak,” kata Yuke menutup.
