Kupang, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Yunus Takandewa memastikan DPRD Provinsi NTT akan terus memperjuangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi para pekerja yang bekerja sesuai dengan ikatan kerja di sektor masing-masing.
Baca: Sebut JIS Mahakarya, Anies Fokus Kampanye Pilpres 2024
Hal itu, lanjut Yunus, sebagai dukungan bagi para buruh yang selama ini telah menjadi tulang punggung dalam sektor ketenagakerjaan.
Ia menegaskan bahwa sejauh ini khususnya di Komisi V DPRD Provinsi NTT selalu melakukan pengawasan yang ketat.
"Sejauh ini kami dari Komisi V selalu lakukan pengawasan yang ketat dan kami pun minta ke dinas koperasi, tenaga kerja dan transmigrasi untuk berikan efek jerah dan pengawasan langsung," ungkapnya.
Menurutnya penegakan, penerapan terhadap hak-hak bagi para buruh harus terpenuhi.
"Kami meminta untuk semua sektor harus memahami semua hal terkait para buruh sebagai bentuk tanggunggjawab kita bersama. Karena dedikasi dan kerja keras oleh para buruh berdampak sekali bagi pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan," ungkapnya.
Kepada perusahaan-perusahaan yang masih membangkang, ia meminta supaya menegakan aturannya dan perusahan tersebut harus mematuhi berbagai regulasi tentang tenaga kerja atau para buruh.
"Kami pun minta kepada setiap perusahaan untuk jujur dengan semua hak para buruh dan masyarakat membuka ruang agar tidak ada tenaga kerja yang bermasalah," tambahnya.
Disampaikan Yunus bahwa semua jalur dan mekanisme kepengurusan tenaga kerja harus lebih baik legal dari pada ilegal.
"Kami meminta dukungan dari penegakan hukum dari aparat penegak hukum untuk bekerjasama dengan semua lini masyarakat agar oknum maupun kelompok yang masih nakal yang menjurus ke eksploitasi tenaga kerja maka harus diberikan tindakan hukum yang berat," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa masih ada jaringan kejahatan kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa pemberantas jaringan-jaringan ini sangat penting supaya tidak ada lagi korban kedepan.
Menurutnya perdagangan manusia dengan memanfaatkan sejumlah strategi hingg ke pelosok-pelosok daerah harus dideteksi dengan baik. Sehingga kerjasama komperhensif pemerintah atas hingga paling bawah dengan aparat penegakan hukum harus duperkuat.
Baca: Wabup Asmat Minta Pemprov Lebih Terbuka Soal Dana Otsus
Diakhir komentarnya, Yunus menyampaikan selamat memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2022 bagi seluruh tenaga kerja sebagai tulang punggung bangsa atas dedikasi dan pengorbanannya selama ini.
"Terimakasih atas semua pengorbanan yanh sudah diberikan bagi kepentingan bangsa ini. Bagi semua pihak mari kita menghormati buruh sebagai bagin dari pembangunan manusia kedepan," ujarnya.
"Saya mengajak semua pihak dalam peringatan Hari Buruh ini supaya bersama-sama melakukan upaya dengan cara masing-masing agar perdagangan manusia dan eksploitasi terhadap anak-anak dan adik-adik kita segera dihentikan," tutupnya. Dilansir dari poskupang.com.
