Banda Aceh, Gesuri.id - Nama Adian Napitupulu semakin menjadi favorit untuk menjadi anggota Kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin 2019-2024.
Kini, para aktivis dari Aceh turut mengusulkan agar Adian diangkat menjadi Menteri dalam Kabinet Jokowi mendatang.
Hendra Budian, aktivis HAM Aceh, adalah salah satu aktivis dari Serambi Mekah yang menginginkan hal itu.
“Semoga wacana ini dapat segera direalisasikan oleh Presiden. Figur Adian Napitupulu saya rasa cocok,” kata Hendra, yang juga politisi muda Partai Golkar Aceh, Kamis (20/6)
Menurutnya, aktivis 98 merupakan komponen yang ikut mengantarkan Indonesia lepas dari cengkraman Orde Baru pada 1998. Aktivis 98 juga memiliki tanggungjawab sejarah untuk menuntaskan agenda Reformasi 98.
Karena itu Hendra meyakini kehadiran aktivis 98 dalam kabinet pemerintahan Jokowi ke depan, akan memberikan energi positif yang baik bagi Indonesia. Tidak hanya itu, Hendra memandang bahwa keberadaan aktivis 98 dalam kabinet Presiden Jokowi akan menjadi pembuka bagi proses penyerahan estafet kepemimpinan bangsa ini.
“Kini memang sudah saatnya komponen aktivis 98 yang telah berjasa bagi ibu pertiwi ini untuk mengabdi membangun, dan ikut membawa Republik ini menuju Indonesia sejahtera. Apalagi Presiden Jokowi dengan gaya kepemimpinannya yang merakyat akan sangat cocok dengan anak muda. Ini momentum yang tepat dan agenda ini harus segera terwujud,” ujar Hendra.
Aktivis Aceh lainnya, Elly Supriadi, juga mendukung penuh masuknya kalangan aktivis 1998 dalam kabinet Jokowi.
“Banyak agenda reformasi harus dituntaskan. Ini adalah momentum yang tepat bagi pemerintahan Jokowi untuk melibatkan kalangan aktivis 98 dalam pemerintahannya,” kata Elly, yang juga akademisi di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Dan sosok Adian Napitupulu disebut Elly cocok mengisi jabatan Menteri.
“Kalangan aktivis 98 akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan langgam kepemimpinan Jokowi,” kata Elly.
Namun, Elly juga mengingatkan agar pemerintahan Jokowi di periode kedua untuk tetap berkomitmen menuntaskan agenda reformasi yang masih belum sepenuhnya terlaksana. Apalagi, seharusnya Jokowi tidak lagi memiliki beban politik di periode kedua pemerintahannya.
"Dan keterlibatan kalangan muda khususnya aktivis 98 dalam pemerintahan Jokowi, harus mampu menjadi jaminan penuntasan agenda reformasi di periode kedua nanti," kata Elly.
