Jakarta, Gesuri.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi, Darmadi Durianto, mengeluarkan pernyataan keras terkait wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke DPRD.
Darmadi menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar perubahan teknis, melainkan sebuah kemunduran demokrasi yang nyata.
Merujuk pada data terbaru dari survei nasional LSI Denny JA, Darmadi memaparkan fakta bahwa 66 persen rakyat Indonesia secara tegas menolak Pilkada dipilih oleh DPRD. Angka ini menunjukkan mayoritas mutlak yang menginginkan hak suaranya tetap terjaga.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tak Bisa Didikte
"Rakyat jangan dibodohi. Data ini sangat jelas, bukan 50-50 atau wilayah abu-abu. Ini adalah penolakan kuat dari akar rumput," ujar Darmadi dengan nada bicara yang lugas.
Yang paling menarik perhatian adalah sikap tegas dari generasi muda. Tercatat sebanyak 84 persen Generasi Z menolak keras jika hak pilih mereka dirampas. Bagi kelompok muda ini, Pilkada langsung bukan sekadar proses politik, melainkan hak asasi yang melekat.
"Bagi mereka (Gen Z), Pilkada langsung itu hak, bukan hadiah. Jika kepala daerah dipilih rakyat, maka dia milik rakyat. Namun jika dipilih DPRD, maka dia milik partai. Sesederhana itu," tambahnya.
Darmadi menyentil ironi di balik wacana ini. Di tengah rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi DPRD dan partai politik, mengambil hak pilih dari rakyat dianggap sebagai langkah yang mencederai semangat reformasi.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
Ia tidak menampik bahwa Pilkada langsung masih memiliki kekurangan, seperti biaya politik yang tinggi. Namun, ia menekankan bahwa solusinya bukan dengan menghapus sistemnya, melainkan dengan melakukan pembenahan total pada aturan main:
1. Tekan biaya politik secara signifikan.
2. Perketat kriteria calon kepala daerah.
3. Perkuat pengawasan di setiap lini.
4. Perbaiki regulasi yang masih tumpang tindih.
Darmadi menegaskan bahwa posisinya bukan sekadar membela sistem yang ada, melainkan menjaga marwah kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi.
"Jangan korbankan hak rakyat demi kenyamanan elite. Saya tegas: saya bukan bela sistem, saya bela kedaulatan rakyat. Karena demokrasi itu bukan milik partai, tapi milik rakyat," pungkasnya.
