Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pekanbaru, partai berlambang banteng moncong putih itu menegaskan sikapnya yang tetap konsisten menjaga kedaulatan rakyat.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Tekad Abidin, menyampaikan bahwa PDI Perjuangan menolak perubahan sistem pemilihan kepala daerah dan tetap berpihak pada mekanisme pemilihan langsung.
Menurutnya, sikap PDI Perjuangan sudah sangat jelas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sejak awal menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama dalam demokrasi.
Baca: Bonnie Triyana Soroti Kondisi Perpustakaan Digital dan Fisik
Kata Tekad, rakyat harus tetap diberikan hak penuh untuk menentukan pemimpinnya melalui pemilihan langsung.
"PDI Perjuangan tetap menghargai suara rakyat. Sesuai amanat undang-undang, rakyatlah yang menentukan pemimpinnya. Karena itu, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat," ujar Tekad, Kamis (15/1/2026).
Ia menambahkan, PDI Perjuangan akan terus berjuang dan berkoalisi bersama rakyat agar sistem pemilihan one man, one vote tetap dipertahankan, baik untuk pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun pemilihan presiden.
Tekad juga mengingatkan bahwa pemilihan umum secara langsung pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk sikap kenegarawanan yang patut dihargai, sekaligus menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
"Itu sikap kenegarawanan Ibu Mega yang harus kita hormati. Pemilu langsung adalah amanat undang-undang dan menjadi fondasi demokrasi kita,” jelasnya.
Terkait alasan mahalnya biaya politik yang kerap dijadikan dasar untuk mengubah sistem pemilihan, Tekad menilai persoalan tersebut bukan terletak pada mekanisme pemilihan langsung.
Ia menegaskan, masalah utamanya justru pada lemahnya konsistensi penyelenggaraan dan pengawasan pemilu.
“Disana kan sudah ada Bawaslu. Seharusnya Bawaslu yang diperkuat peran dan kewenangannya. Kemudian juga sanksi-sanksi agar tidak ada lagi ruang untuk praktik politik uang. Jadi bukan hak rakyat yang diambil,” tegasnya.
Baca: Ony Setiawan Minta Pemprov Jatim Perkuat Mitigasi Bencana
Ia menilai, mengambil hak rakyat dengan alasan efisiensi biaya bukanlah solusi. Sebaliknya, negara harus hadir memperkuat instrumen demokrasi agar rakyat bisa memilih pemimpinnya sesuai hati nurani, tanpa tekanan dan tanpa praktik money politics.
“Kita perkuat instrumennya, bukan mengambil hak rakyat. Biarkan rakyat memilih sesuai hati nuraninya, dan perkuat pengawasan agar tidak terjadi politik uang di tengah masyarakat,” imbuhnya.
Ia kembali menekankan bahwa seluruh kader PDI Perjuangan akan tetap tegak lurus terhadap perintah Ketua Umum dan konsisten menjalankan ideologi partai yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
